Pengamat: Pemerintah Harus Buka Dialog Sebelum Aksi Demonstrasi Membesar

JAKARTA, AFU.ID – Pengamat politik Firman Tendry mendorong pemerintah segera membuka ruang dialog yang inklusif dan responsif untuk merespons rangkaian demonstrasi mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil di sejumlah daerah.

Firman menilai pemerintah perlu menangkap aspirasi publik sejak dini agar aksi tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang dilakukan sebelum gelombang demonstrasi membesar. “Dialog inklusif diperlukan, bukan hanya merespons secara reaktif setelah demonstrasi membesar,” kata Firman dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, aksi yang disuarakan aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota mencakup beragam isu, mulai dari ekonomi, kebijakan sosial, revisi undang-undang, lingkungan, hingga penegakan hukum. Menurut Firman, gelombang demonstrasi tersebut harus dibaca sebagai sinyal bagi pemerintah untuk memperbaiki cara menyampaikan, menjelaskan, dan mengevaluasi kebijakan kepada masyarakat.

“Bagi pembuat kebijakan lokal maupun nasional, aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki secara mendasar,” ujarnya. Firman juga menilai keterbukaan dalam penganggaran program prioritas serta penyediaan ruang evaluasi publik menjadi langkah minimum yang perlu dilakukan pemerintah untuk merespons keresahan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sikap pemerintah yang menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan atas Program Makan Bergizi Gratis. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman sebelumnya mengatakan pemerintah membuka ruang dialog bagi kelompok masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap program tersebut. “Pemerintah akan terbuka, bahkan Bapak Presiden pun akan membuka setiap ada saran dan masukan,” kata Dudung di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Dudung menyebut masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui layanan pengaduan dan aspirasi yang dikelola Kantor Staf Presiden. Namun, hingga kini pemerintah belum menjelaskan mekanisme dialog khusus maupun jadwal pertemuan dengan kelompok yang menyuarakan penolakan terhadap program tersebut. (RHU)