Tempuh Banding, Vonis Gubernur Riau Abdul Wahid Malah Digandakan Jadi 4 Tahun

JAKARTA, AFU.ID — Pengadilan Tinggi Riau memperberat hukuman Gubernur Nonaktif Riau, Abdul Wahid, dalam perkara korupsi yang dikenal dengan kasus “jatah preman”. Dalam putusan banding yang dibacakan Senin (5/10/2026), majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, dua kali lebih berat dibanding putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Abdul Wahid dua tahun penjara.

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Abdul Azis dalam persidangan yang digelar secara daring. Dalam amar putusannya, majelis menyatakan Abdul Wahid terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata hakim saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman penjara, Abdul Wahid juga dijatuhi denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari. Majelis hakim juga menjatuhkan hukukan tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar. Uang tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bila tidak dibayar, harta benda milik Abdul Wahid akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. "Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, Abdul Wahid dijatuhi pidana penjara tambahan selama 1 tahun 6 bulan," kata hakim dalam persidangan.

Pada pengadilan tingkat pertama di PN Pekanbaru yang digelar 30 Juli 2026 lalu, Abdul Wahid divonis 2 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp1,45 miliar. Majelis hakim selanjutnya memerintahkan agar Abdul Wahid tetap berada dalam tahanan. Saat ini ia menjalani penahanan di Rumah Tahanan Pekanbaru atau Rutan Sialang Bungkuk. Dalam perkara ini, Abdul Wahid tidak sendirian. Ia diadili bersama Kepala Dinas PUPR Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dani Nursalam.

Ketiganya terseret dalam perkara setoran proyek 5 persen atau senilai Rp7 miliar dari para kontraktor di lingkungan Provinsi Riau. Putusan banding ini menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya Abdul Wahid mengajukan upaya banding atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. (RHU)