Ancam Hambat Pembayaran Proyek PLN, Eks Dirut Krakatau Engineering Divonis 4 Tahun

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Direktur Utama PT Krakatau Engineering Lussy Adriaty Dede divonis empat tahun penjara setelah terbukti melakukan korupsi berupa pemerasan dalam proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN. Dalam perkara ini, Lussy dinilai menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa pemodal proyek menyerahkan uang dengan ancaman pembayaran pekerjaan dihambat hingga kerja sama diputus. Uang yang mengalir ke rekening pribadinya mencapai Rp3,25 miliar.

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Mochamad Ichwanudin saat membacakan putusan, Rabu (12/8/2026). Selain penjara, Lussy dijatuhi denda Rp200 juta dengan ketentuan diganti kurungan selama 80 hari apabila tidak dibayar. Majelis menyatakan mantan bos anak perusahaan Krakatau Steel itu terbukti melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkara bermula saat PT Krakatau Engineering mengerjakan proyek SUTT PLN pada periode 2017–2018. Perusahaan kemudian menyerahkan sebagian pekerjaan kepada PT Sumber Sari Tirta Langgeng (SSTL), dengan Adrianus Utama Suwandi sebagai salah satu pemodal utama. Adrianus disebut telah menanamkan modal lebih dari Rp10 miliar dalam pekerjaan tersebut.

Dalam persidangan terungkap Lussy menggunakan posisinya sebagai direktur utama yang memiliki kewenangan terhadap pencairan pembayaran proyek. Ia meminta uang kepada Adrianus dengan dalih untuk membiayai penanganan perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Permintaan tersebut disertai ancaman pembayaran progres pekerjaan akan dihambat hingga kerja sama diputus apabila uang tidak diberikan.

Ancaman itu membuat Adrianus khawatir modal lebih dari Rp10 miliar yang telah ditanamkan tidak kembali. Ia kemudian menyerahkan uang secara bertahap hingga total Rp3,25 miliar yang masuk ke rekening pribadi Lussy. Jaksa menyatakan alasan biaya arbitrase tidak berdasar karena PT Krakatau Engineering sebenarnya telah membayar biaya resmi perkara BANI dan jasa pengacara melalui mekanisme perusahaan.

Dalam pemeriksaan sebagai terdakwa, Lussy mengakui menerima Rp3,25 miliar melalui rekening pribadinya. Ia juga mengakui sekitar Rp400 juta dari uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara sisanya diklaim sebagai penggantian biaya jasa pengacara yang sebelumnya ia talangi. Meski demikian, Lussy membantah pernah mengancam Adrianus maupun pihak lain.

Majelis hakim menilai perbuatan Lussy memberatkan karena tidak mendukung pemberantasan korupsi dan terdakwa secara nyata menikmati hasil kejahatannya. Sementara sikap sopan dan kooperatif selama persidangan, pengakuan kesalahan, penyesalan serta belum pernah dihukum menjadi pertimbangan yang meringankan. Vonis tersebut satu tahun lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Lussy dipenjara selama lima tahun.

Baik jaksa maupun Lussy belum langsung menentukan sikap terhadap putusan tersebut. Kedua pihak masih mempertimbangkan apakah menerima vonis atau menempuh upaya hukum. Dengan putusan tersebut, pengadilan menyatakan penyalahgunaan kendali atas pembayaran proyek untuk memaksa pihak lain menyerahkan uang terbukti sebagai tindak pidana korupsi. (RHU)