Tiga Anggota Gerindra Kedapatan Pesta Narkoba di Surabaya, Polisi Beberkan Alasan Tidak Ditahan

JAKARTA, AFU.ID — Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mengamankan tiga anggota DPRD asal Jawa Timur beserta lima warga sipil dalam penggerebekan kasus dugaan pesta narkoba di sebuah kamar hotel kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin (28/9/2026) dini hari. Ketiga wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra tersebut masing-masing berinisial Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (DPRD Kabupaten Malang), Asrila Diska Rimunda (DPRD Banyuwangi), dan Afif Reza Rimunda (DPRD Situbondo).

Penangkapan delapan orang yang kedapatan dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh narkotika ini bermula dari aduan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan seorang karyawan swasta berinisial N. Dari tempat kejadian perkara (TKP), petugas menyita barang bukti berupa satu plastik klip sabu bekas pakai, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat isap (bong), korek api, serta bungkus rokok kosong. Hasil pemeriksaan intensif dan tes urine laboratorium forensik menunjukkan tujuh orang di antaranya positif mengonsumsi zat terlarang ekstasi, sedangkan tersangka N positif mengonsumsi sabu sekaligus ekstasi.

Meskipun hasil tes urine terbukti positif, kepolisian memutuskan tidak melakukan penahanan fisik dan memilih memproses kedelapan pelaku melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, menjelaskan bahwa langkah hukum non-penjara ini diambil karena kuantitas total barang bukti narkotika yang disita berada di bawah ambang batas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Seluruh pelaku yang difasilitasi penyelesaian hukum perdamaian ini langsung diberangkatkan menuju lembaga medis untuk menjalani proses rehabilitasi kecanduan secara terpadu.

Skandal hukum yang menjerat legislator lintas daerah pemilihan ini langsung memicu respons organisasi dari jajaran kepengurusan partai tingkat provinsi. Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur, Kharisma Febriansyah, menegaskan bahwa pihak internal organisasi tetap menghormati penuh segala proses penegakan hukum yang dijalankan oleh kepolisian. Partai berlambang kepala garuda tersebut dipastikan mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum menerbitkan sanksi kepegawaian politik secara resmi.

Namun, organisasi tidak akan menoleransi kader yang terbukti melanggar hukum dan akan langsung menjatuhkan sanksi berupa pemecatan massal begitu status perkara dinilai berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Kami menunggu dari aparat kepolisian apakah benar informasi tersebut, kami menghormati proses hukum yang ada apabila itu benar terjadi. Ya pasti kalau sudah inkracht dan bersalah, tentu partai mengambil langkah pemecatan, namun kita utamakan asas praduga tak bersalah," tegas Kharisma Febriansyah, Rabu (30/9/2026).

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito, mengonfirmasi bahwa keberadaan anggotanya di Surabaya sama sekali tidak berkaitan dengan tugas kedinasan parlemen. Pihak legislatif daerah memastikan tidak menerbitkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) maupun agenda kunjungan kerja komisi ke Kota Pahlawan pada hari penggerebekan tersebut.

Badan Kehormatan dewan menyerahkan penanganan pembuktian barang bukti ini sepenuhnya kepada penyidik kepolisian sebelum menggelar sidang kode etik kehormatan. Hingga Rabu malam, ruang Fraksi Partai Gerindra di tiga daerah terdampak dilaporkan masih menunggu salinan berkas perkembangan perkara resmi dari Polrestabes Surabaya. (RHU)