Tim Hukum Gus Yaqut Bantah Tuduhan Korupsi Haji 2024, Klaim Sudah Diaudit BPK

AFU.ID, JAKARTA — Pihak mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan klarifikasi tegas terkait tuduhan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji 2024.

Melalui tim hukumnya, Yaqut—yang akrab disapa Gus Yaqut—menegaskan bahwa seluruh kebijakan, termasuk penetapan kuota tambahan, telah dilakukan secara transparan dan sesuai kewenangan yang sah.

Koordinator Tim Advokat Pembela, Dodi S Abdul Kadir, membantah keras tudingan adanya praktik korupsi atau pemerasan dalam pengelolaan kuota haji.

“Ini sepenuhnya tidak benar, tidak berdasarkan fakta materiil, dan tendensius,” tegas Dodi, Kamis, 16 April 2026.

Dodi menyebut, selama kepemimpinan Gus Yaqut, tata kelola keuangan haji justru mengalami peningkatan efisiensi yang telah diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia mengklaim audit tersebut menunjukkan penghematan anggaran hingga Rp600 miliar.

“Penetapan kuota oleh menteri adalah domain kewenangan sah dan telah melalui audit BPK,” ujarnya.

Terkait isu suap yang sempat mencuat, Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyebut adanya dugaan uang sekitar 1 juta dolar AS yang disebut telah ditolak.

Namun, pernyataan tersebut menuai respons dari kalangan legislatif. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengaku tidak mengetahui adanya praktik tersebut.

“Saya enggak tahu. Saya termasuk yang aktif dalam pansus, tapi tidak mengetahui hal itu,” kata Marwan.

Pernyataan tersebut dinilai memperkuat argumen bahwa proses pengawasan berjalan berdasarkan data dan temuan teknis, bukan transaksi.

Pihak Gus Yaqut menilai tuduhan yang berkembang berpotensi menggiring opini publik dan mengaburkan capaian efisiensi dalam tata kelola haji.

Saat ini, Yaqut tengah menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuktikan bahwa kebijakan kuota tambahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tim hukum optimistis proses pembuktian akan menunjukkan tidak adanya penyimpangan sistematis, melainkan bagian dari inovasi kebijakan untuk mengoptimalkan pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia. (*)