Satgas Pinjol dan Judi Daring: Dasar Hukum Kuat, Koordinasi Jangan Lemah

JAKARTA, AFU.ID — Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Daring serta Perjudian Daring kini memiliki dasar hukum dalam perubahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. DPR mengesahkan revisi UU P2SK dalam rapat paripurna pada 4 Juni 2026. Regulasi tersebut kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 dan berlaku sejak 17 Juni 2026.

Pembentukan satgas menjadi satu dari 17 pokok pengaturan dalam revisi UU P2SK. Regulasi itu juga mencakup penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan serta penguatan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengatakan perubahan UU P2SK diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan dan kebutuhan sektor keuangan. “Adanya kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan melatarbelakangi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK,” kata Hekal.

Keberadaan satgas melalui undang-undang memberikan dasar hukum lebih kuat dalam menghadapi pinjaman daring ilegal dan perjudian daring. Kedua aktivitas tersebut tidak hanya menggunakan situs atau aplikasi, tetapi juga melibatkan rekening bank, dompet digital, nomor telepon, dan berbagai saluran transaksi. Namun, efektivitas satgas akan bergantung pada pembagian tugas dan koordinasi antarlembaga. Penanganan pinjaman daring ilegal dan judi daring melibatkan OJK, Bank Indonesia, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, serta lembaga lain sesuai kewenangannya.

Koordinasi diperlukan agar pemblokiran situs dapat diikuti dengan penutupan rekening, penelusuran aliran dana, penghentian nomor yang digunakan pelaku, dan proses hukum terhadap pengendali jaringan. Data OJK menunjukkan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal menghentikan 2.263 entitas pinjaman daring ilegal sepanjang 2025. Pada periode yang sama, satgas juga menghentikan 354 penawaran investasi ilegal.

Pengesahan revisi UU P2SK menjadi langkah awal untuk memperkuat penanganan kejahatan keuangan digital. Pemerintah masih perlu memastikan susunan, kewenangan, mekanisme kerja, serta pertukaran data antarlembaga berjalan jelas agar satgas tidak berhenti sebagai wadah koordinasi administratif. Selain pembentukan satgas, UU Nomor 4 Tahun 2026 mengatur aset kripto, surat utang Danantara, piutang macet UMKM, pusat finansial internasional Indonesia, serta bursa mineral dan komoditas strategis. (RHU)