Sandi Korupsi Mantan Jampidsus Kejagung, Istilah "Kue" Dipakai untuk Amankan Transaksi Rp20 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Jaksa penuntut umum membongkar penggunaan istilah sandi khusus dalam skandal dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Rabu (07/10/26). Dalam persidangan pembacaan berkas dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa diketahui menggunakan kata kue sebagai sandi pengganti transaksi penerimaan uang haram. Istilah komunikasi rahasia tersebut digunakan untuk menyamarkan pasokan dana tunai senilai Rp20 miliar dari petinggi korporasi swasta rekanan negara.

Aliran dana jumbo tersebut berasal dari Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada bernama Tria Bellitonito Aturbumi yang perusahaannya bergerak di bidang pemasok batu bara. Transaksi penyerahan dana taktis dalam bentuk mata uang pecahan Dolar Singapura tersebut diatur secara tertutup pada Februari 2024 di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Perintah distribusi kemudian diteruskan kepada kurir lapangan bernama Hadi Hidayat untuk membawa bungkusan uang tunai tersebut menuju sebuah kafe di Jalan Cipete Raya.

"Tom, ada kue atau uang untuk De Clan dari kantor," ujar jaksa penuntut umum saat menirukan isi rekaman percakapan instruksi transaksi di dalam ruang persidangan, Rabu (07/10/26). Setibanya bungkusan tersebut di lokasi sasaran, Febrie Adriansyah langsung memerintahkan kurir untuk membawa dana itu ke tempat penukaran uang KOIN Money Changer yang berada di sebelah kafe. Seluruh valuta asing tersebut diserahkan ke kasir toko oleh perantara dengan menggunakan pesan penyerta berupa barang titipan resmi dari sang pejabat kejaksaan.

Selain setoran pokok senilai puluhan miliaran rupiah, tim jaksa membeberkan fakta bahwa terdakwa secara konsisten menerima dana pelicin tambahan di luar draf proyek utama. Tria selaku pengusaha pelapor tercatat rutin menyetor uang tunai draf jatah Lebaran Idul Fitri sepanjang periode tahun 2024 hingga tahun 2025. Akumulasi dana tambahan hari raya keagamaan yang masuk ke kantong pribadi terdakwa tersebut ditaksir mencapai angka Rp600 juta.

Rangkaian pembuktian manifes transaksi keuangan ini diproyeksikan akan mempersulit posisi hukum terdakwa dalam menyusun draf nota keberatan pada persidangan pekan depan. Korps adhyaksa memastikan seluruh draf unsur materiil dakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap mantan pimpinan mereka sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Proses hukum acara di pengadilan tipikor selanjutnya akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi mahkota dari pihak direksi korporasi guna mendalami sirkulasi sisa dana korporasi. (RHU)