JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk turun langsung ke pasar guna mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menginstruksikan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri agar menyurati kepala daerah yang terdata belum melakukan langkah pengendalian inflasi.
"Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (28/4/26).
Ia juga memberikan atensi terhadap pemda yang belum melakukan enam langkah konkret pengendalian inflasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Kemendagri pada periode 20 April 2026 hingga 27 April 2026, tercatat 321 pemda yang sama sekali belum melakukan upaya apa pun.
"Jadi, dia hanya bersifat menunggu, menanti nasib bagus. Hanya hadir pada rapat inflasi, tidak ada action-nya," ujarnya.
Enam upaya konkret tersebut meliputi operasi pasar murah; sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan; gerakan menanam; merealisasikan belanja tidak terduga (BTT); serta dukungan transportasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), khususnya dalam distribusi komoditas.
Tomsi mengungkapkan pada periode tersebut, hanya 12 daerah yang melakukan enam langkah konkret secara lengkap, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.
"Tentunya kami berharap mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret," ujar Tomsi.
Ia menyebut Kemendagri melalui itjen selalu mendata upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemda setiap minggunya. Data tersebut berasal dari inspektorat kabupaten/kota yang mengecek upaya pengendalian inflasi di daerahnya.
Pengendalian itu penting karena berkaitan dengan harga bahan pangan. Tomsi menegaskan salah satu tugas pemerintah adalah semaksimal mungkin menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk memastikan harga pangan terjangkau.
"Sekali lagi, kalau tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus kalau merasa berbuat tidak melaporkan, ya salahnya sendiri kenapa tidak laporan," tuturnya. (ANT/RHU)
