Kasus Suap Pejabat Bea Cukai Rp63 Miliar, Bos Blueray Cargo Jalani Sidang Vonis

JAKARTA, AFU.ID — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan putusan terhadap pemilik Blueray Cargo, John Field, dalam perkara suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jumat (10/7/2026). Sidang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di ruang Muhammad Hatta Ali.

Selain John Field, majelis hakim yang dipimpin Brelly Yuniar Dien juga akan membacakan vonis terhadap Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo, Dedy Kurniawan, yang turut menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut John Field dengan pidana tiga tahun penjara disertai denda Rp300 juta, subsider 100 hari kurungan. Sementara itu, Dedy Kurniawan dan terdakwa lainnya, Andri, dituntut dua tahun enam bulan penjara serta denda Rp200 juta, dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Dalam surat tuntutan, ketiga terdakwa diduga menyuap sejumlah pejabat Bea dan Cukai dengan nilai total sekitar Rp63,15 miliar. Pemberian tersebut dilakukan untuk memperlancar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo Group dari pengawasan kepabeanan. Penyidik mengungkap nilai suap tersebut terdiri atas uang dalam mata uang dolar Singapura senilai sekitar Rp61,3 miliar, dan berbagai fasilitas hiburan dan barang mewah dengan nilai sekitar Rp1,85 miliar. 

Sejumlah pejabat Bea Cukai yang menerima suap di antaranya Rizal, Orlando Hamonangan, Fillar Marindra, Sisprian Subiaksono, dan Enov Puji. Selain uang tunai, para terdakwa juga memberikan fasilitas hiburan senilai Rp1,45 miliar, sebuah jam tangan mewah merek Tag Heuer senilai Rp65 juta kepada Orlando Hamonangan, serta satu unit Mazda CX-5 senilai Rp330 juta kepada Enov Puji. Atas perbuatannya, John Field bersama dua terdakwa lainnya didakwa melanggar ketentuan tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam KUHP yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (RAI)