Digugat Pegawai Sendiri, KemenHAM Kalah di PTUN, Wamenham: Kami Akan Banding

JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Hak Asasi Manusia mengajukan banding setelah kalah dalam gugatan mutasi pegawai di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan itu diajukan Ernie Nurheyanti M Toelle, pegawai KemenHAM yang sebelumnya menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan kementerian akan menempuh upaya hukum banding atas putusan tersebut. Ia menyebut keputusan itu menjadi sikap Menteri HAM Natalius Pigai terhadap putusan PTUN. “Kami akan banding, pasti kami akan banding. Tanggapan beliau kami akan banding,” kata Mugiyanto di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Ernie menggugat Surat Keputusan Menteri HAM tentang mutasi dirinya dari jabatan manajerial ke jabatan fungsional. Ia sebelumnya menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, lalu dimutasi menjadi analis HAM ahli madya.

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Ernie pada Kamis (2/7/2026). Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 59/G/2026/PTUN.JKT. Dalam amar putusannya, majelis hakim membatalkan Keputusan Menteri HAM RI Nomor MHA-14, KP.04.04 Tahun 2026 tertanggal 23 Januari 2026.

Mugiyanto menilai perkara tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Menurut dia, keputusan yang digugat bukan pemecatan, melainkan pemindahan posisi atau mutasi pegawai. “Sebetulnya persoalan ini tidak perlu terjadi. Dan kami menyesalkan langkah yang diambil Ibu Yanti. Karena ini bukan pemecatan, ini cuma pemindahan posisi mutasi,” ujarnya. Dalam gugatannya, Ernie meminta Menteri HAM merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukannya seperti semula. Ia meminta posisinya dikembalikan setara eselon II A sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal.

Mugiyanto menilai langkah hukum Ernie kurang tepat karena berdampak tidak baik bagi kementerian. Ia menyebut Kementerian HAM merupakan kementerian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. “Menurut kami yang dilakukan oleh Ibu Yanti kurang pas, karena kemudian dampaknya tidak baik ke kementerian. Padahal ini kementerian yang dibentuk oleh Bapak Presiden,” kata Mugiyanto. Putusan PTUN belum berkekuatan hukum tetap karena KemenHAM memilih mengajukan banding. Dengan langkah itu, sengketa mutasi pegawai di kementerian tersebut masih akan berlanjut ke tingkat berikutnya. (RHU)