JAKARTA, AFU.ID — Rencana pemerintah membangun 5.000 desa nelayan dinilai tidak boleh berhenti pada peresmian simbolik.
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan program tersebut harus langsung menjawab masalah utama nelayan, terutama akses solar subsidi, es batu, ruang pendingin, dan pasar.
“Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026,” kata Daniel di Jakarta, Kamis, (21/5/2026)
Pemerintah menargetkan 1.386 desa nelayan diresmikan pada 2026. Dalam tiga tahun, jumlahnya ditargetkan mencapai 5.000 desa nelayan.
Program itu mencakup pembangunan instalasi es batu, ruang pendingin, unit pengolahan ikan, docking kapal, hingga SPBU khusus nelayan.
Namun, Daniel mengingatkan SPBU khusus nelayan tidak akan berguna jika distribusi solar subsidi tetap tersendat.
Menurut dia, nelayan membutuhkan kepastian bahan bakar untuk melaut, bukan hanya fasilitas baru yang diresmikan pemerintah.
“Jangan sampai rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus di desa nelayan tidak didukung kelancaran distribusi solar,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung masalah nelayan yang masih kesulitan mendapatkan es batu dan solar untuk melaut.
Masalah itu menjadi dasar pemerintah menyiapkan pembangunan desa nelayan di berbagai wilayah pesisir.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menyatakan fasilitas seperti pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan, dan docking kapal memang dibutuhkan untuk memperkuat produktivitas nelayan.
Namun, program tersebut tetap harus dibuktikan lewat kelancaran solar, ketersediaan es, akses pasar, dan manfaat langsung bagi nelayan. (RHU)
