JAKARTA, AFU.ID – Aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuk zona kontraksi setelah Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur turun dari 50,0 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni 2026. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengusulkan pemerintah memberi diskon tarif listrik 20 persen untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan beban biaya industri.
Fakhrul menilai pelemahan PMI menunjukkan industri menghadapi tekanan dari dua arah. Permintaan melemah ketika daya beli konsumen tertekan, sementara biaya produksi meningkat akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar.
“Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan confidence,” kata Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).
PMI menggunakan skala 0 hingga 100. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, angka 50 menandakan stagnasi, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Turunnya PMI ke 46,9 berarti aktivitas manufaktur, termasuk pesanan baru dan produksi, mengalami pelemahan dibanding bulan sebelumnya.
Menurut Fakhrul, pemerintah perlu menyiapkan stimulus yang langsung menurunkan biaya produksi agar pelaku industri dapat mempertahankan kapasitas usaha dan tenaga kerja. Ia menilai kepastian arah kebijakan juga diperlukan agar dunia usaha kembali berani melakukan investasi.
Ia mengusulkan diskon tarif listrik sebesar 20 persen untuk rumah tangga sebagai salah satu cara menjaga konsumsi. Menurutnya, pengurangan tagihan listrik dapat memberi ruang belanja lebih besar bagi masyarakat tanpa menunggu proses penyaluran bantuan yang lebih panjang. “Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Fakhrul juga mendorong pemerintah mengaktifkan fungsi APBN sebagai penyangga ekonomi di tengah perlambatan manufaktur dan tekanan harga global. Namun, ia menekankan stimulus harus dilakukan melalui realokasi anggaran yang terarah, bukan ekspansi belanja tanpa ukuran yang jelas.
Menurut dia, laporan PMI menunjukkan pelaku industri mulai mengurangi pembelian bahan baku, menekan produksi, dan mengurangi tenaga kerja sebagai respons terhadap pesanan baru yang melemah. Kondisi itu, kata Fakhrul, perlu direspons sebelum tekanan pada industri meluas ke lapangan kerja dan konsumsi rumah tangga.
Meski demikian, pelaku industri masih memiliki optimisme terhadap prospek 12 bulan ke depan apabila tekanan harga mereda. Fakhrul menilai pemulihan tetap mungkin terjadi apabila pemerintah mampu menekan biaya produksi, menjaga daya beli, dan memberikan kepastian kebijakan bagi sektor usaha. (RHU)
