AFU.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak pecahnya konflik antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat (AS) sejak dua hari lalu. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah ini dinilai mengancam stabilitas ekonomi nasional, khususnya terkait harga minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menyatakan bahwa gejolak di Timur Tengah bukan sekadar isu luar negeri, melainkan ancaman nyata yang berpotensi menekan perekonomian global dan domestik.
“Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga energi dunia. Pemerintah dan DPR perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin 2 Marwt 2026.
Mulyanto menyoroti risiko gangguan distribusi di Selat Hormuz, jalur vital yang melintasi sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Menurutnya, gangguan pada jalur ini dapat memicu lonjakan harga minyak hingga melampaui 100 Dolar AS per barel dalam skenario terburuk.
Kenaikan harga minyak global ini diprediksi akan menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat Indonesia memenuhi 60-65 persen kebutuhan minyak melalui impor, kenaikan harga akan membengkakkan biaya subsidi dan kompensasi energi.
Sebagai perbandingan, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 Dolar AS per barel. Mulyanto mengkalkulasi bahwa setiap kenaikan 10 Dolar AS per barel akan menambah beban fiskal sebesar Rp35-40 triliun. Jika harga menembus 100 Dolar AS per barel, beban APBN diperkirakan membengkak hingga Rp105-120 triliun.
Selain beban fiskal, kenaikan harga energi ini diprediksi akan memicu inflasi pada sektor pangan, transportasi, dan logistik. Kondisi ini juga berisiko memperlemah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, yang berakibat pada meningkatnya biaya impor serta pembayaran utang luar negeri.
Menyikapi situasi tersebut, PKS mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui reformasi subsidi dan pembangunan cadangan strategis minyak nasional agar lebih tangguh menghadapi ketidakpastian global.
“Pemerintah dan DPR harus bersikap antisipatif, bukan reaktif. Ketahanan energi adalah kunci stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti,” tegas Mulyanto. (*)
