JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah mencari skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun jalur kereta Trans Sumatra. Proyek sepanjang sekitar 1.700 kilometer itu diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp350 triliun.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada anggaran negara. Berbagai sumber pendanaan alternatif akan dikaji agar proyek penghubung Banda Aceh hingga Bandar Lampung dapat berjalan.
“Kita masih akan mematangkan skema pendanaan yang paling memungkinkan,” kata Dudy usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, (4/6/2026).
Dudy membuka peluang keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan sektor swasta dalam pembiayaan proyek tersebut.
Menurut Dudy, pengembangan kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Jawa. Proyek ini juga dimaksudkan untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin mengatakan, pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji kelayakannya. Tim itu melibatkan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Danantara, Kementerian Perhubungan, dan KAI.
Bobby menyebut kebutuhan dana pembangunan jaringan kereta Trans Sumatra dari ujung ke ujung dapat mencapai US$20- US$25, atau setara Rp350 triliun.
Saat ini, jaringan rel aktif di Sumatra masih terpisah-pisah. Jalur Banda Aceh-Besitang ditetapkan sebagai prioritas awal dalam proyek tersebut.
Proyek ini penting karena konektivitas kereta di Sumatra dapat menekan biaya logistik dan memperkuat hubungan antardaerah. Namun, nilai pendanaan yang sangat besar memaksa pemerintah membuka kemungkinan sumber dana seluas-luasnya.
Jika Danantara dan swasta dilibatkan, pemerintah perlu menjelaskan bentuk investasinya, risiko fiskalnya, potensi imbal hasil, dan siapa yang menanggung beban jika proyek tidak berjalan sesuai target. Megaproyek transportasi tidak cukup dijual sebagai konektivitas, tetapi juga harus jelas dari mana uangnya berasal dan bagaimana pengawasannya. (RHU)
