INKA Punya Utang Rp4,7 Triliun, Tapi Disiapkan Jadi Penopang Transportasi Publik

JAKARTA, AFU.ID — PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA masih dibebani persoalan keuangan. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah justru menyiapkan perusahaan produsen kereta api itu untuk menopang pengembangan transportasi publik berbasis kereta api. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkap INKA memiliki ekuitas negatif dan unsustainable loan atau pinjaman yang dinilai tidak berkelanjutan sebesar Rp4,7 triliun.

“INKA itu sekarang kan posisinya saya sudah sampaikan bahwa equity-nya negatif, kemudian ada unsustainable loan-nya,” kata Dony di Jakarta, Jumat (2/10/2026). Persoalan keuangan tersebut datang ketika kebutuhan terhadap produk kereta api dalam negeri justru diproyeksikan meningkat. Pemerintah tengah mendorong pengembangan transportasi publik, sementara kemampuan produksi INKA saat ini disebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Transformasi transportasi publik itu akan lebih banyak di kereta api, makanya kita dorong transformasi INKA-nya berjalan dengan baik. Nah saat ini, kapasitas mereka belum cukup untuk itu,” ujar Dony. Kondisi tersebut membuat Danantara tidak hanya menyiapkan restrukturisasi perusahaan, tetapi juga membuka kemungkinan memberikan tambahan modal kepada INKA.

Dony mengatakan kebutuhan suntikan modal masih dalam tahap kajian. Besaran dana yang diperlukan belum ditentukan. “Ada posibiliti sedang kita kaji berapa kemungkinan kita harus injek equity kepada INKA,” katanya. Menurut Dony, tambahan modal nantinya harus dikaitkan dengan kebutuhan produksi INKA. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kebutuhan kereta api yang akan digunakan untuk mendukung agenda transportasi publik pemerintah.

Ia mencontohkan rencana elektrifikasi sejumlah jalur, termasuk Jakarta-Sukabumi, Jakarta-Merak, serta Jakarta-Cikampek. Namun, kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas produksi INKA yang tersedia. “Kita balance-kan antara kebutuhannya dengan kapasitas produksinya INKA. Sisanya itu akan kita lakukan alternatif,” ujar Dony. Dony juga mengatakan posisi INKA tidak bisa dilihat hanya dari persoalan keuangannya. Perusahaan tersebut memiliki posisi strategis karena hasil produksinya akan digunakan dalam pengembangan transportasi publik.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan konsolidasi INKA dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan BUMN berdasarkan sektor usaha. Dony mengatakan proses konsolidasi INKA dengan KAI ditargetkan selesai sebelum 2027. “Harusnya sudah, sebelum Januari malah harusnya. Tapi tanggalnya saya belum cek,” kata Dony di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyehatan INKA. Namun, pemerintah masih harus menghadapi persoalan keuangan perusahaan, terutama ekuitas negatif dan unsustainable loan Rp4,7 triliun.

Di saat bersamaan, INKA juga dituntut meningkatkan kemampuan produksinya. Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah mendorong penggunaan transportasi publik berbasis kereta api. Dony menegaskan transformasi INKA tidak hanya menyangkut penyelesaian persoalan keuangan, tetapi juga kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan industri perkeretaapian nasional.

“Kalau mereka membutuhkan equity tambahan, kita akan lakukan proses tambah equity,” ujar Dony. Ia menambahkan, kebutuhan tersebut harus dilihat bersama dengan kebutuhan KAI sebagai pengguna produk INKA. “Karena apa, publik yang produksinya mereka akan di-*offtake* oleh kereta api. Dan bagi kereta api ini bagian dari roadmap transportasi publik kita,” katanya. (FAD)