JAKARTA, AFU.ID — Harga gas industri Indonesia masih jauh lebih mahal dari sejumlah negara Asia Tenggara yang berakibat menekan daya saing manufaktur aluminium nasional. Data Gabungan Industri Aluminium Indonesia (Galunesia) menunjukkan harga gas pipa non-HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) mencapai USD9,6 per MMBTU. Angka itu lebih dari dua kali lipat Malaysia yang berada pada kisaran USD4,5 per MMBTU.
Selain Malaysia, harga gas industri Thailand berada sekitar USD5,5 per MMBTU dan Vietnam sebesar USD6,4-7,0 per MMBTU. Sementara itu, harga Liquefied Natural Gas (LNG) non-HGBT di Indonesia mencapai USD13 per MMBTU. Perbedaan itu menunjukkan tekanan biaya energi Indonesia masih lebih tinggi ketimbang beberapa pesaing regional.
Berdasarkan paparan Galunesia dalam audiensi bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), perbedaan harga tersebut menjadi persoalan bagi industri aluminium nasional. Audiensi berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), membahas kebutuhan energi dan bahan baku industri. Galunesia mengusulkan harga gas industri Indonesia melalui skema HGBT maksimal USD7 per MMBTU.
Hanya saja, persoalan harga tak berdiri sendiri karena industri juga menghadapi keterbatasan jaringan gas pipa. Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menyatakan tekanan pasokan gas pipa nasional terus menurun dari tahun ke tahun sekitar 25%. Kondisi itu membuat ekspansi pabrik di luar Pulau Jawa perlu mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur energi sejak awal.
Oleh karenanya, Bambang Patijaya mendorong industri hilir menempatkan pabrik di kawasan yang sudah terhubung jaringan pipa gas. Bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan tersebut, LNG dapat menjadi alternatif pasokan yang lebih fleksibel. “Sebetulnya, harganya sudah sangat luar biasa karena per bulan Juni kemarin itu sudah terpangkas 21-23 dolar menjadi 13 dolar untuk LNG,” ungkapnya.
Sementara itu, Donny Maryadi Oekon selaku Wakil Ketua Komisi XII DPR RI menyatakan sebagian besar industri hilir aluminium telah berada dalam kawasan industri yang mempunyai jaringan gas. Persoalan yang tersisa berkaitan dengan kepastian volume serta harga gas yang harus pelaku industri bayar. “Kalau industri hulunya memang tidak berdekatan dengan pipa, sedangkan kawasan industri itu sudah masuk jaringan pipa gas dan mengambil gasnya dari situ, tapi masih membayar dengan harga gas normal,” tuturnya.
Galunesia sendiri menyebut konsumsi aluminium nasional mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan itu masih terpenuhi melalui impor karena kapasitas aluminium primer domestik belum mencukupi. Alhasil, membuat industri hilir menghadapi tekanan ganda berupa ketergantungan bahan baku dan tingginya biaya energi.
Galunesia lantas mengusulkan HGBT maksimal USD7 per MMBTU untuk industri aluminium hilir. Harga khusus itu berpotensi menghemat biaya energi sekitar USD1,2 juta per bulan atau USD14,4 juta per tahun. Industri aluminium hilir juga menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja, sehingga tekanan biaya berpotensi memengaruhi keberlanjutan produksi.
Donny Maryadi Oekon lantas mengingatkan insentif HGBT harus menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Ia memandang, efisiensi biaya energi yang industri peroleh harus tercermin pada harga dan ketersediaan produk di pasar domestik. “Semua kan mendapatkan harga HGBT hampir sama kayak harga subsidi, jadi HGBT ini harus betul-betul bermanfaat buat kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dengan harga energi yang masih lebih tinggi daripada sejumlah negara Asia Tenggara, industri aluminium Indonesia menghadapi persoalan daya saing yang tak sederhana. Penurunan tekanan gas pipa, ketergantungan impor bahan baku, dan biaya energi tinggi membuat insentif HGBT perlu dinilai bersama target produktivitas. Tanpa ukuran manfaat yang jelas, subsidi energi berisiko hanya menekan biaya industri tanpa memperkuat daya saing nasional secara berkelanjutan. (ADR)
