JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk sejumlah proyek infrastruktur menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berdampak pada biaya barang dan jasa konstruksi.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai memicu kenaikan harga material pembangunan seperti aspal, hotmix, semen, dan besi. Kondisi tersebut membuat sejumlah proyek infrastruktur harus dikaji ulang sebelum direalisasikan agar tidak mempengaruhi kualitas pembangunan.
“Kebetulan hari Rabu kemarin kami telah berkonsultasi dengan Kemendagri RI. Kami juga tidak ingin memaksakan dengan kondisi APBD yang telah ditentukan,” kata Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi Iis Sandra di Cikarang, Jawa Barat, Minggu.
Ia menjelaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2026 disusun berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya, sedangkan kenaikan harga BBM baru terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian HPS.
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berencana melakukan pergeseran APBD untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Iis, hasil konsultasi itu akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan daerah pada pekan depan.
“Rencananya Selasa (26/5) kami bahas bersama pimpinan. Sebab perlu ada kebijakan dengan penyesuaian kondisi yang mendesak untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan publik,” ucap dia.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan kenaikan harga BBM berdampak langsung pada harga material konstruksi sehingga penyesuaian HPS menjadi hal yang diperlukan.
Ia menyebut harga sejumlah material mengalami kenaikan setelah pemerintah mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Jika tetap menggunakan HPS lama, pemerintah khawatir kualitas pembangunan infrastruktur akan menurun.
“Sebab pagu anggaran dalam HPS disusun berdasarkan perencanaan tahun lalu. Jangan sampai dipaksakan karena dampaknya pada kualitas pembangunan. Contohnya pada HPS lama direncanakan pembangunan jalan lingkungan 100 meter, kami khawatir dengan harga baru hanya tercukupi untuk 80 meter,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengaku proyek infrastruktur yang semula direncanakan mulai berjalan saat ini masih ditunda karena adanya penyesuaian biaya operasional dan harga material.
“Kami sedang melakukan perubahan HPS dengan penyesuaian harga saat ini. Lalu akan kami sampaikan kepada pimpinan terkait sejumlah perencanaan pembangunan dengan kondisi HPS setelah ada kebijakan harga BBM non bersubsidi yang naik,” kata dia. (ANT/FAD)
