Marak OTT Kepala Daerah, Ketua DPR Puan Maharani Soroti Mahalnya Biaya Politik

Jakarta, Afu.id — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendorong adanya evaluasi bersama antara legislatif dan pemerintah menyusul kembali terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Sarolangun, Jambi, pada Selasa, 10 Maret 2026.

"Bagaimana kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut," ujar Puan kepada wartawan, Selasa 10 Maret 2026.

Evaluasi ini dinilai krusial untuk mengurai akar masalah tindak pidana korupsi di daerah, salah satunya dengan mengkaji ulang tingginya beban ongkos politik yang kerap ditanggung para calon kepala daerah.

"Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," tambahnya.

Puan juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diiringi dengan upaya menumbuhkan pemahaman kolektif di kalangan pejabat mengenai esensi tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting, bukan hanya untuk pengawasan tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," terang Puan.

Menghadapi fenomena berulangnya penangkapan kepala daerah oleh lembaga antirasuah, ia menilai perbaikan sistem tidak bisa hanya dilakukan secara parsial.

"Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," pungkasnya. (*)