Oleh: Teguh Triesna Dewa (Direktur Program Nagara Institute)
JAKARTA, AFU.ID — Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Rapat Paripurna DPR RI kemarin terasa berbeda. Bukan karena angka-angka fiskal yang disampaikan, bukan pula karena target pertumbuhan ekonomi yang diumumkan. Yang terasa justru nada getir seorang pemimpin yang seperti sedang berbicara di tengah medan perang yang tidak sepenuhnya ia kuasai. Ia berbicara keras tentang efisiensi, tentang penghematan, tentang ancaman ekonomi global, tentang kebocoran negara, bahkan tentang perlunya keberanian melawan mafia dan pemburu rente. Namun di balik ketegasan itu, publik justru menangkap sesuatu yang lain: seorang presiden yang terdengar seperti kesatria, tetapi berdiri dengan tangan yang tidak sepenuhnya bebas.
Pidato itu memang penuh semangat patriotik. Presiden berbicara seolah ingin meyakinkan rakyat bahwa negara masih memiliki arah. Bahwa pemerintah masih punya kendali di tengah tekanan geopolitik, ancaman perang dagang, fluktuasi harga energi, dan beban fiskal yang semakin berat. Namun semakin lama pidato itu berlangsung, semakin terasa bahwa yang sedang berbicara bukanlah penguasa yang benar-benar memegang seluruh alat kekuasaan, melainkan seorang pemimpin yang sedang bernegosiasi dengan banyak kepentingan di belakang panggung. Ia terdengar seperti seseorang yang tahu apa yang salah, tetapi tidak memiliki cukup ruang untuk menghancurkan sumber kesalahan itu.
Di titik itulah pidato kemarin menjadi menarik. Presiden seperti sedang mencoba memainkan peran historis sebagai penyelamat negara, tetapi realitas politik Indonesia tidak pernah sesederhana narasi kepahlawanan. Seorang presiden di republik ini sering kali bukan pengendali tunggal, melainkan hasil kompromi panjang dari oligarki politik, partai, kelompok ekonomi, birokrasi, hingga jejaring kekuasaan lama yang terus hidup dalam berbagai bentuk. Maka ketika Presiden berbicara tentang efisiensi dan penghematan, publik bertanya: apakah ia benar-benar mampu memotong kepentingan yang selama ini ikut menopang kekuasaan? Ketika ia bicara soal mafia, rakyat bertanya lagi: apakah negara sungguh siap menyentuh para pemain besar yang selama ini justru dekat dengan pusat kekuasaan?
Di hadapan DPR dan tanpa interupsi pidato itu akhirnya terdengar seperti monolog seorang ksatria yang sadar bahwa istananya sedang dikepung. Ia tahu musuhnya, tetapi sebagian musuh itu mungkin justru berada di dalam tembok kekuasaan sendiri. Dalam sejarah politik, situasi seperti ini sering melahirkan paradoks tragis: seorang pemimpin dipilih karena dianggap kuat, tetapi setelah duduk di kursi kekuasaan, ia justru harus berkompromi dengan struktur yang membuatnya kehilangan sebagian kekuatannya sendiri. Presiden akhirnya lebih banyak berbicara tentang niat baik ketimbang kemampuan konkret untuk memaksakan perubahan.
Karena itu, pidato kemarin sebetulnya bukan sekadar pidato ekonomi. Ia adalah potret psikologis kekuasaan Indonesia hari ini. Sebuah negara yang tampak besar, tetapi sering rapuh di dalam. Sebuah pemerintahan yang terdengar gagah di podium, tetapi kerap gamang menghadapi kenyataan politik. Dan seorang presiden yang mungkin benar-benar ingin bertarung untuk negara, tetapi perlahan menyadari bahwa menjadi kesatria di republik ini tidak otomatis membuat seseorang berdaya. Kadang ia justru menjadi tokoh paling kesepian di tengah gemuruh tepuk tangan parlemen.
Lebih jauh lagi, pidato itu memperlihatkan bagaimana kekuasaan modern bekerja bukan hanya melalui kewenangan formal, tetapi melalui jejaring pengaruh yang tidak terlihat. Presiden boleh memiliki mandat elektoral yang besar, tetapi dalam praktiknya, keputusan-keputusan strategis tetap harus melewati tarik-menarik kepentingan elite. Di sinilah rakyat sering kecewa. Mereka memilih pemimpin dengan harapan hadirnya perubahan radikal, tetapi yang muncul justru kompromi demi kompromi. Politik akhirnya berubah menjadi seni bertahan hidup, bukan seni melakukan terobosan.
Kondisi ini membuat pidato Presiden kemarin terasa seperti pengakuan terselubung bahwa negara sedang berada dalam posisi defensif. Pemerintah tampak sibuk menahan kebocoran, menghemat anggaran, menjaga stabilitas, dan mengantisipasi tekanan global. Tetapi negara besar seharusnya tidak hanya hidup dalam mode bertahan. Negara membutuhkan keberanian untuk menyerang akar masalah: korupsi politik, pembajakan regulasi oleh oligarki, birokrasi yang gemuk, dan ketimpangan ekonomi yang terus diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Sayangnya, pidato itu belum memberikan keyakinan bahwa perang besar melawan masalah-masalah struktural itu benar-benar akan dimulai.
Di tengah suasana parlemen yang penuh formalitas, pidato tersebut juga memperlihatkan ironi lain: betapa demokrasi kita sering kali kehilangan daya kritisnya. Tepuk tangan hadir hampir di setiap jeda pidato, tetapi rakyat di luar gedung DPR justru dipenuhi kecemasan tentang harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan ketidakpastian ekonomi. Ada jarak psikologis antara ruang kekuasaan dan realitas masyarakat. Di dalam gedung parlemen, optimisme diproduksi melalui retorika. Di luar gedung, rakyat mengukur keadaan melalui isi dompet mereka sendiri.
Pidato Presiden kemarin akhirnya mengingatkan kita pada satu hal penting: bahwa kepemimpinan bukan hanya soal keberanian berbicara, tetapi juga keberanian menghadapi konsekuensi politik dari perubahan. Sejarah menunjukkan banyak pemimpin yang mampu menyampaikan pidato hebat, tetapi gagal meninggalkan warisan perubahan nyata karena terlalu terikat pada kompromi kekuasaan. Retorika tanpa kemampuan memaksa sistem berubah pada akhirnya hanya akan menjadi gema yang menghilang setelah sidang ditutup.
Namun publik Indonesia juga harus jujur melihat kenyataan. Problem bangsa ini terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu orang, bahkan oleh seorang presiden sekalipun. Kerusakan institusi telah berlangsung bertahun-tahun. Politik transaksional sudah menjadi budaya. Elite ekonomi dan elite politik telah tumbuh saling menopang dalam hubungan yang nyaris sulit dipisahkan. Maka mungkin benar, Presiden kemarin terdengar seperti kesatria yang tak berdaya—bukan karena ia tidak memiliki keberanian, tetapi karena medan perang yang dihadapinya terlalu kompleks dan terlalu penuh jebakan.
Dan mungkin di situlah tragedi terbesar kekuasaan di Indonesia. Setiap pemimpin datang dengan janji perubahan, tetapi perlahan terserap ke dalam sistem yang sama. Kekuasaan akhirnya tidak lagi mengubah sistem; justru sistem yang mengubah para pemegang kekuasaan. Presiden boleh berganti, slogan boleh berubah, kabinet boleh dirombak, tetapi struktur dasar relasi kuasa tetap bertahan. Rakyat kemudian hanya menjadi penonton yang setiap lima tahun diminta berharap kembali.
Maka pidato kemarin sesungguhnya bukan hanya tentang Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah cermin tentang bagaimana republik ini bekerja. Tentang bagaimana idealisme sering kalah oleh kompromi. Tentang bagaimana seorang pemimpin yang tampak kuat di luar, bisa terdengar sangat rapuh ketika berbicara dari pusat kekuasaan itu sendiri. Dan tentang bagaimana bangsa ini masih terus mencari satu hal yang belum benar-benar ditemukan sejak lama: kekuasaan yang cukup berani untuk tidak tunduk pada dirinya sendiri. (*)
