JAKARTA, AFU.ID - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh menjaga stabilitas dan tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai selama dua dekade terakhir pasca-perjanjian damai Helsinki, akibat adanya konflik baru. JK yang juga merupakan Tokoh Perdamaian Aceh itu menyoroti kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh bersamaan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.
Ia menilai peristiwa tersebut bukan mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai pasca-perjanjian Helsinki. "Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," kata JK dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2026, kata dia, seharusnya menjadi momentum untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai. "Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman," ujarnya.
Namun, menurut dia, situasi kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang memicu perhatian aparat keamanan. Ia menyebut aparat TNI dan Polri berupaya mencegah agar kondisi tidak berkembang menjadi konflik terbuka. "Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," terangnya.
JK menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut adanya sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah. "Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi saat kejadian berlangsung, yaitu ketika sejumlah tokoh utama Aceh tidak berada di Banda Aceh. Seperti Gubernur Aceh Muzakir Manaf disebut sedang berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga menjalani pengobatan di Penang. "Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," ungkapnya.
Menurut dia, selama dua dekade terakhir kepemimpinan Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok yang terlibat dalam konflik dan kemudian dipilih secara demokratis oleh masyarakat. Pemerintah pusat, kata dia, menghormati pilihan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi. "Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," ujarnya.
Meski demikian, JK menegaskan aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh yang menginginkan perdamaian. Ia mengingatkan bahwa perdamaian telah membawa banyak perubahan positif bagi Aceh. Menurut JK, rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. "Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," jelasnya.
JK juga menyebut, dari berbagai pernyataan yang muncul, tidak terlihat adanya penolakan terhadap pemerintah pusat. Menurutnya, persoalan lebih mengarah pada ketidakpuasan terhadap kelompok atau pemimpin di tingkat lokal. "Tidak ada yang mengarah ketidaksenangan kepada pemerintah pusat, tapi ketidaksenangan kepada yang memimpin mereka sendiri. Itu yang terjadi," kata JK.
Ia berharap masyarakat Aceh dapat mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian selama 21 tahun terakhir. Menurutnya, berbagai hak dan dukungan pemerintah melalui dana otonomi khusus telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan Aceh. "Ada dana otsus, dana ekonomi, dan hak-hak yang diperoleh jauh lebih baik dibanding banyak daerah," ujar JK. (ANT/FAH)
