UU Polri Digugat karena Cacat Sejak Awal, Ini Alasannya

JAKARTA, AFU.ID — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat bukan hanya karena isi aturannya, tetapi juga proses pembentukannya. Dalam sidang uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK), ahli pemohon Laksda TNI (Purn.) Soleman Ponto mempersoalkan tahapan harmonisasi rancangan undang-undang di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Soleman yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) menyebut harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU merupakan tahapan yang wajib dilalui sebelum sebuah RUU memperoleh status sebagai usul inisiatif DPR. Hal itu disampaikan Soleman saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Nomor 258/PUU-XXIV/2026, Rabu (30/9/2026).

Menurut dia, jika tahapan tersebut memang dilewati dalam pembentukan UU Polri, persoalannya tidak berhenti pada kesalahan administrasi. Cacat tersebut, kata Soleman, berada pada bagian awal proses pembentukan undang-undang. “Karena harmonisasi ini mendahului sahnya RUU untuk memperoleh status usul inisiatif DPR, pengabaiannya adalah cacat pada hulu proses,” kata Soleman dalam persidangan.

Soleman merujuk Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) serta Pasal 129 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Ia kemudian mengutip adagium hukum quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit. Menurut dia, prinsip tersebut berarti sesuatu yang sejak awal tidak sah tidak kemudian menjadi sah hanya karena waktu berlalu.

“Apa yang sejak semula tidak sah, tidak akan menjadi sah karena berjalannya waktu,” ujarnya. Soleman menegaskan dugaan pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi lebih serius dibanding persoalan teknis administrasi. “Pelanggaran demikian tergolong cacat fundamental, bukan cacat teknik administrasi,” kata dia. Persoalan proses pembentukan UU Polri menjadi bagian dari gugatan dalam dua perkara uji formil yang sedang diperiksa MK, yakni perkara Nomor 251/PUU-XXIV/2026 dan 258/PUU-XXIV/2026.

Para pemohon mempersoalkan proses pembentukan UU Polri, termasuk dugaan tidak dilakukannya harmonisasi di Baleg serta persoalan keterbukaan dan partisipasi publik. Keterangan Soleman dalam persidangan menjadi bagian dari dalil pemohon mengenai dugaan cacat prosedur tersebut. (FAD)