JAKARTA, AFU.ID – Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyesalkan pelibatan ratusan siswa SD dan SMP dalam pawai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pawai tersebut digelar pada Minggu (21/6/2026) dan diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Para siswa ikut berjalan menuju Kantor DPRD Batam dan Pemerintah Kota Batam untuk menyampaikan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan.
Komisioner KPAI, Sylvana Apituley, menilai pelibatan siswa dalam aksi tersebut bertentangan dengan prinsip Partisipasi Bermakna Anak. Menurut dia, kegiatan yang melibatkan anak tidak boleh diarahkan untuk agenda orang dewasa. “Mobilisasi anak seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam merupakan salah satu bentuk eksploitasi dan manipulasi anak untuk agenda politik orang dewasa,” kata Sylvana dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Sylvana menyebut aksi itu diinisiasi dan dipimpin oleh orang dewasa. Sementara anak-anak tidak memiliki ruang yang cukup untuk memahami tujuan kegiatan maupun memberi masukan terhadap substansi aksi. Menurut KPAI, para siswa yang dilibatkan juga belum memiliki pengetahuan memadai soal kompleksitas kebijakan MBG yang kini menjadi isu nasional. Karena itu, pelibatan anak dalam pawai tersebut dinilai tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna.
KPAI menegaskan, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. Satuan pendidikan wajib memastikan setiap kegiatan yang melibatkan siswa tetap mengutamakan perlindungan anak, keselamatan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Sylvana mengatakan anak memang memiliki hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Namun, partisipasi itu harus dilakukan secara sukarela, sesuai usia, aman, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang dewasa.
“Tanpa penerapan prinsip Partisipasi Bermakna Anak, anak-anak rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasarnya akibat manipulasi dan eksploitasi politik oleh orang dewasa,” ujar Sylvana. KPAI juga mengingatkan pemerintah daerah, sekolah, dan pihak terkait agar tidak sembarangan melibatkan anak dalam kegiatan sosial maupun penyampaian aspirasi publik.
Sebelumnya, ratusan siswa SD dan SMP di Batam mengikuti pawai dukungan terhadap program MBG. Peserta yang didominasi pelajar datang dengan mengenakan atribut sekolah masing-masing dan didampingi guru. Sejak pagi, peserta berkumpul di sejumlah titik. Mereka membawa poster dan karton berisi dukungan terhadap kelanjutan MBG. Sebagian siswa juga datang menggunakan kendaraan yang telah disiapkan menuju lokasi kegiatan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, membantah kegiatan itu sebagai bentuk mobilisasi siswa. Menurut dia, pawai tersebut digelar setelah Disdik menerima keluhan dari orangtua terkait penghentian sementara program MBG. “Dalam kesempatan ini kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki,” kata Hendri.
Hendri juga menyebut tidak ada instruksi dari pihak lain untuk menggerakkan massa. Ia mengklaim Disdik hanya memfasilitasi aspirasi dari orangtua siswa dan satuan pendidikan. “Tidak ada instruksi dari pihak lain. Ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan orangtua,” ujarnya.
Menurut Hendri, pawai tersebut diikuti sekitar 100 sekolah tingkat SD dan SMP. Selain siswa, kegiatan itu juga diikuti pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hendri menilai siswa ikut karena menjadi penerima manfaat langsung program MBG. Ia mengatakan keikutsertaan pelajar tetap berada dalam pengawasan guru.
“Pelajar ikut karena mereka penerima manfaatnya. MBG sangat dibutuhkan. Kalau anak-anak ikut, kami persilakan dengan catatan tetap dijaga dan diawasi dengan baik,” kata Hendri. Pawai dukungan MBG di Batam berlangsung di tengah kritik terhadap pelaksanaan program tersebut. KPAI meminta pelibatan anak dalam kegiatan publik tidak dilakukan tanpa memastikan prinsip perlindungan anak terpenuhi. (FAD)
