Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Setelah Koperasi dan Kampung Nelayan, Terbitlah Aspal Merah Putih
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum memperkenalkan Aspal Merah Putih, inovasi aspal yang terbuat dari campuran aspal alam Pulau Buton dan aspal minyak Pertamina, yang dijadwalkan diluncurkan resmi pada 17 Agustus 2026. Produk ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada aspal impor, meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur, serta memberikan dukungan pada industri lokal dengan potensi penghematan devisa hingga Rp4 triliun per tahun. Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya kolaborasi dari Badan Usaha Jalan Tol dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan implementasi yang tidak menambah beban biaya bagi masyarakat.
Ilustrasi jalan tol yang menggunakan Asbuton kadar bitumen tinggi dan menjadi bahan dasar untuk inovasi produk baru dari Kementerian PU RI, yaitu Aspal Merah Putih A30 dan A100. (Foto: Kementerian PU RI)
JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Republik Indonesia (RI), melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), memperkenalkan Aspal Merah Putih. Produk baru inovasi dalam negeri itu terdiri dari campuran aspal alam Pulau Buton (Asbuton) dan aspal minyak cair produksi PT Pertamina (Persero). Menteri PU RI, Dody Hanggodo, berencana meluncurkannya secara resmi usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI, Senin (17/8/2026) nanti.
Dody Hanggodo menyampaikan, Aspal Merah Putih hadir untuk meningkatkan penggunaan dan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Indonesia juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor dan meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur jalan. “Juga memperkuat industri lokal, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta menghemat devisa negara kurang lebih 4 triliun rupiah per tahun,” ungkapnya, Rabu (12/8/2026).
Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan pun terbit guna mendukung implementasi kebijakan tersebut. Regulasi itu mengatur penggunaan Asbuton olahan, pembinaan teknis, pengadaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pemberian insentif.
Selain itu, ada Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 tentang Penggunaan Asbuton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan Tahun 2026-2029. Regulasi itu untuk mengatur tahapan target penggunaan Asbuton olahan, ketentuan penggunaan dan substitusi aspal, persyaratan produk, pembinaan dan kesiapan implementasi, sampai dengan pengadaan, evaluasi, dan pelaporan.
Menteri Dody menyebut salah satu produk yang pihaknya kembangkan adalah Aspal Merah Putih A30. Ia menegaskan, jenis aspal baru itu merupakan 100% produk buatan anak Indonesia. Yang mana, terdiri dari 30% bitumen Asbuton dari Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan tercampur dengan 70% aspal minyak kilang Pertamina.
Penerapan Aspal Merah Putih A30 menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan Asbuton olahan yang baru mencapai 4%, menjadi sekitar 30%. Kementerian PU RI bahkan siap mengembangkan produk itu secara bertahap menuju Aspal Merah Putih A100 yang berbasis 100% bitumen Asbuton. Mereka memproyeksikan A100 dapat menghemat devisa negara sampai dengan Rp4,08 triliun per tahun.
Oleh karenanya, Menteri PU RI meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar mendukung dan berpartisipasi penuh dalam implementasi kebijakan tersebut. “Juga tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis, serta seluruh pemangku kepentingan harus bergerak,” tuturnya.
Aspal Merah Putih Dukung Pengembangan Ekosistem Jalan Tol
Dody Hanggodo menyatakan, penggunaan Asbuton ini tak boleh menambah beban biaya bagi BUJT maupun masyarakat. Efisiensi biaya menjadi hal yang harus terjaga dalam penerapan kebijakan tersebut agar tak berdampak pada tarif maupun pembiayaan pembangunan. Ia menargetkan Aspal Merah Putih A30 maupun A100 sama dengan harga aspal saat ini atau bahkan lebih murah. “Kalau lebih tinggi, saya berharap teman-teman BUJT dan ATI (Asosiasi Jalan Tol Indonesia, red) wajib menolak karena berdampak pada tarif tol yang saya sendiri tidak mau menaikkan,” ujarnya.
Menteri Dody juga mengingatkan pengembangan ekosistem jalan tol perlu mendapat dukungan kepastian hukum dan iklim investasi yang baik. Saat ini, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.128,30 kilometer (km). BUJT sendiri mengelola sebanyak 76 ruas dengan total nilai investasi kurang lebih Rp779 triliun. Jaringan itu berperan dalam memperkuat akses menuju kawasan industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan pusat ekonomi lainnya.
Oleh karenanya, kendaraan over dimension over load (ODOL) menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas. Pasalnya, ODOL mempercepat penurunan struktur jalan dari umur rencana, meningkatkan kebutuhan pemeliharaan dan rekonstruksi, serta berdampak terhadap keselamatan dan kelancaran logistik nasional. Kementerian PU RI pun memasang sebanyak 47 unit Weigh in Motion (WIM) di jalan tol Indonesia untuk mendukung pengawasan ODOL.
Dody Hanggodo lantas menekankan, jalan tol harus berorientasi pada konektivitas antarwilayah demi mempertemukan pusat produksi, pasar, investasi, dan lapangan kerja. Hal itu sejalan dengan target PU608 yang meningkatkan efisiensi investasi melalui Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah angka 6. Lalu di lain sisi, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan menuju 0% dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. (ADR)
