JAKARTA, AFU.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis saat dirinya berada di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Beredar isu bahwa tangisan itu karena pembangunan data center di Jatiluhur, Purwakarta yang memang proyeknya sedang dihentikan sementara. Namun, dirinya membantah penyebab air matanya keluar itu karena pembangunan data center, tetapi karena melihat kondisi alam di Bogor yang menurutnya mengalami kerusakan parah. Dia mengaku sedih ketika melihat fasilitas wisata berupa jembatan gantung yang dibangun hingga berada di atas pepohonan. "Saya waktu itu sedih karena lihat ada jembatan gantung yang masuk ke atas pohon," kata Dedi di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
Saat itu Dedi mengikuti kegiatan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang melakukan penyegelan terhadap bangunan di kawasan tersebut. Menurutnya, persoalannya bukan sekadar keberadaan bangunan, tetapi perubahan fungsi kawasan hutan menjadi tempat rekreasi. Namun, Dedi membedakan persoalan itu dengan proyek pusat data AI milik BDx di Jatiluhur, Purwakarta. Jika di Puncak persoalannya adalah pemanfaatan kawasan hutan, penghentian sementara proyek BDx dilakukan karena persyaratan pembangunan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), belum selesai.
"Kalau ngomong konsistensi, omongan saya tanggal 28 Juli 2026 dengan omongan saya yang datang kemarin sama," kata Dedi. Dirinya sebenarnya telah menanyakan persoalan perizinan ketika datang ke lokasi proyek pada 28 Juli 2026. Saat itu ia meminta agar seluruh proses perizinan diselesaikan terlebih dahulu. Menurut dia, ketika dilakukan pengecekan kembali, dokumen AMDAL belum rampung. "Amdal-nya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan," ujarnya.
Proyek Data Center Berkapasitas 640 MW
Proyek yang kini menjadi sorotan tersebut adalah pusat data AI BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Fasilitas itu dikenal sebagai CGK4 dan dikembangkan sebagai kampus data center dengan kapasitas pengembangan hingga 640 megawatt (MW). Tahap awalnya memiliki kapasitas 120 MW dan direncanakan mulai beroperasi pada awal 2027. BDx menyebut proyek tersebut akan dikembangkan dalam beberapa tahap selama sekitar tiga tahun. Lokasinya berjarak sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur.
Untuk tahap awal, pembangunan dimulai pada gedung pertama. Fasilitas tersebut menggunakan teknologi pendinginan langsung ke chip atau direct-to-chip liquid cooling, yang dirancang untuk menangani kepadatan daya hingga 500 kilowatt per rak. BDx juga menyatakan fasilitas tersebut akan menggunakan pasokan listrik dari jaringan PLN dan menjajaki sumber energi rendah karbon, termasuk kerja sama pemanfaatan energi hidroelektrik. Di atas kertas, penggunaan teknologi pendingin cair dan rencana pemanfaatan energi rendah karbon dapat meningkatkan efisiensi fasilitas.
Teknologi tersebut tidak otomatis menghilangkan persoalan lingkungan yang melekat pada pusat data berskala besar. Justru di titik inilah sejumlah penelitian mengenai industri data center menjadi relevan. Pusat data merupakan infrastruktur digital yang tidak terlihat karena aktivitas utamanya berlangsung di dalam gedung. Padahal, secara fisik pusat data merupakan industri dengan kebutuhan energi, air, lahan dan sistem pendinginan yang sangat besar. International Energy Agency (IEA) memperkirakan data center saat ini menyumbang sekitar 180 juta ton emisi CO2 tidak langsung dari konsumsi listrik secara global.
Angka tersebut setara sekitar 0,5 persen emisi CO2 dari pembakaran bahan bakar global. IEA juga memperkirakan emisi tidak langsung dari pusat data dapat meningkat hampir 80 persen sepanjang dekade ini dalam skenario dasarnya. Studi Lawrence Berkeley National Laboratory juga menunjukkan konsumsi energi pusat data di Amerika Serikat terus meningkat seiring pertumbuhan komputasi dan AI. Lembaga tersebut bahkan mengembangkan model khusus untuk menghitung kebutuhan listrik dan air pusat data karena pertumbuhan industri tersebut semakin memengaruhi kebutuhan infrastruktur energi dan sumber daya. Masalahnya bukan hanya listrik.
Pendinginan server membutuhkan air dalam jumlah besar pada sistem tertentu. Studi yang diterbitkan di jurnal npj Clean Water menemukan bahwa pusat data menggunakan air secara langsung untuk sistem pendinginan dan secara tidak langsung melalui kebutuhan air pembangkit listrik. Studi tersebut memperkirakan konsumsi air pusat data di Amerika Serikat mencapai sekitar 1,7 miliar liter per hari, meski penulis juga menekankan bahwa persoalan transparansi data konsumsi air masih menjadi masalah. Perkembangan AI membuat persoalan tersebut semakin relevan.
Sebuah penelitian yang diterbitkan di Nature Sustainability pada 2025 memperkirakan deployment server AI di Amerika Serikat dapat menghasilkan jejak air tahunan sekitar 731 juta hingga 1,125 miliar meter kubik serta tambahan emisi 24 juta hingga 44 juta ton CO2 ekuivalen per tahun pada periode 2024-2030, tergantung skala ekspansi dan sejumlah faktor efisiensi.
Perbedaan lokasi dapat menghasilkan perbedaan besar pada jejak air dan karbon karena sumber listrik, kondisi air, teknologi pendinginan serta karakteristik jaringan listrik berbeda-beda. Artinya, persoalan lingkungan data center tidak bisa hanya dijawab dengan pertanyaan apakah teknologi yang digunakan efisien atau tidak. Sumber listrik, sumber air, lokasi, teknologi pendinginan, konstruksi gedung hingga pengelolaan limbah semuanya ikut menentukan dampaknya.
Penelitian lain yang terbit di Nature Reviews Clean Technology pada 2026 juga menyebut ekspansi data center untuk mendukung AI meningkatkan tekanan terhadap emisi gas rumah kaca, jaringan listrik dan sumber daya air. Kajian tersebut menekankan adanya trade-off: pengurangan konsumsi air pada satu sistem tidak selalu otomatis menurunkan jejak karbon karena teknologi pendinginan dan kebutuhan energi saling berkaitan.
Angka Air Jatiluhur Jadi Persoalan Utama
Kekhawatiran terbesar yang muncul dalam kasus BDx Jatiluhur adalah air. Dedi mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, kebutuhan air pusat data tersebut pada pengembangan penuh dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari. Pada tahap awal, kebutuhan air diperkirakan sekitar 6.000 meter kubik per hari dan akan meningkat seiring pembangunan fasilitas. Angka tersebut menjadi perhatian karena Jatiluhur bukan sekadar kawasan industri. Sistem Waduk Jatiluhur juga berkaitan dengan kebutuhan air masyarakat dan pertanian.
Dedi meminta agar kebutuhan industri tidak mengganggu alokasi air untuk sektor pertanian. "Jangan sampai pas di perjalanan di Indonesia itu kalau sudah ribut-ribut politik, kasihan pengusaha harus fight dari sekarang. Airnya cukup enggak? Mengganggu petani enggak?" kata Dedi sebelumnya. Menurut penjelasan yang diterimanya, mekanisme pasokan air untuk data center bukan mengambil langsung dari waduk untuk kemudian digunakan perusahaan. Air dari sistem Jatiluhur disebut masuk melalui PDAM dan kemudian dibeli oleh pengelola pusat data.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyih meminta pemerintah membuka secara transparan manfaat dan risiko proyek tersebut. Menurut dia, pembangunan pusat data AI membutuhkan sumber daya besar sehingga dampaknya tidak cukup hanya dilihat dari nilai investasi atau lapangan kerja yang akan tercipta. "Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana," ujarnya.
Ia menyebut sejumlah hasil riset menunjukkan adanya dampak yang perlu diperhitungkan, antara lain penggunaan air, potensi persoalan pada air buangan, kebisingan dan emisi karbon. Kekhawatiran tersebut sejalan dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa data center merupakan fasilitas yang membutuhkan energi dan air dalam jumlah besar, sementara pertumbuhan AI mendorong kebutuhan komputasi semakin tinggi.
Karena itu, keberadaan AMDAL menjadi penting bukan sekadar sebagai formalitas perizinan. AMDAL seharusnya menjadi instrumen untuk menjawab pertanyaan yang justru sedang muncul dalam kasus Jatiluhur: bagaimana kebutuhan air dihitung, bagaimana dampaknya terhadap sumber air dan pertanian, bagaimana limbah dikelola, bagaimana kebutuhan energi dipenuhi, dan bagaimana risiko lingkungan dikendalikan ketika kapasitas pusat data berkembang dari 120 MW menuju 640 MW.
Pemprov Jawa Barat menegaskan penghentian sementara proyek tersebut bukan berarti menolak investasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan pemerintah tetap mendukung pembangunan pusat data, tetapi proyek berskala besar harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Posisi tersebut juga ditegaskan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bupati Saepul Bahri Binzein meminta AMDAL dan PBG diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan. Menurutnya, kajian AMDAL diperlukan untuk melihat secara objektif dampak pembangunan dan operasional pusat data terhadap lingkungan sekitar. (EER)