JAKARTA, AFU.ID — Isu reshuffle kabinet berhembus semakin kencang. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengganti sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, mulai hari ini Senin (27/4/2026). Beberapa kursi menteri yang dinilai tak aman mulai disorot publik. Prabowo disebut akan melakukan pergantian menteri secara bertahap.
Yang pertama adalah posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Penasihat Presiden. Kabar yang beredar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, disebut akan mengemban amanah baru sebagai KSP menggantikan Muhammad Qodari. Sementara Qodari kemungkinan besar digeser menjadi Juru Bicara Presiden atau Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom).
Isu ini beredar kencang usai Prabowo memanggil Dudung ke Istana Negara, Selasa (21/4/2026). Dudung yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, mengaku dipanggil hanya sekadar lingkup posisinya sebagai penasehat. “Saya kan Penasihat Presiden tentunya mungkin ada hal-hal yang beliau minta saran masukan. Biasanya beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," kata Dudung, kepada wartawan.
Kabar Dudung akan menduduki kursi KSP, juga beredar lantaran Prabowo dinilai membutuhkan sosok dengan latar belakang militer kuat di posisi KSP untuk memastikan komando koordinasi lintas kementerian lebih tegas, terutama dalam mengawal program strategis seperti "Makan Bergizi Gratis". Sementara. Muhammad Qodari informasinya akan dipindahkan menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus Kepala Bakom.
Qodari dipercaya akan mengisi pos yang selama ini dianggap 'kelemahan' pemerintahan Presiden Prabowo yakni soal komunikasi publik. Qodari yang merupakan pakar komunikasi dianggap lebih efektif membenahi pola komunikasi publik pemerintah yang selama ini dianggap sebagai "titik lemah".
Saat ditanya soal pergantian posisinya, Muhammad Qodari hanya memberi respons singkat. melalui pesan WhatsApp. “Mohon doa yang terbaik," tulis Qodari diakhiri emoji senyum, seperti dikutip Tribunnews, Senin (27/4/2026).
Selain KSP ada beberapa posisi lain yang bakal bergeser. Kepala Badan Karantina akan ditempati oleh Abdul Kadir Karding, politisi PKB yang sempat menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) 2024-2025. Selain itu, mantan Kepala PCO (President Communication Office) Hasan Nasbi bakal memangku jabatan baru sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Saat dikonfirmasi, Hasan Nasbi mengatakan belum bisa mengonfirmasi kabar tersebut. "Saya belum bisa mengonfirmasi. Kita tunggu pengumuman resmi saja," ujarnya, seperti dikutip Katadata, Minggu (26/4/2026).
Di luar itu, nama-nama yang sudah beredar, tampaknya masih tetap santer bakal digeser. Sektor Energi dan ESDM, posisi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, terus dikabarkan tak bakal aman. Isu pergantian atau evaluasi besar di Kementerian ESDM smekain menguat menyusul melonjaknya harga minyak dunia (US$107/barel) dan perintah Presiden untuk mengevaluasi IUP di kawasan hutan.
Kemudian Kementerian Investasi posisi Rosan Perkasa Roeslani juga dinilai tak aman, meski baru saja menghadap Presiden pada Jumat (24/4/2026), posisi ini terus dipantau untuk percepatan hilirisasi di 13 lokasi strategis yang menjadi janji kampanye utama.
Tekanan ekonomi global memaksa Prabowo untuk menempatkan figur yang lebih "teknokrat murni" daripada sekadar keterwakilan partai di sektor energi. Tujuannya agar subsidi energi tetap tepat sasaran di tengah kenaikan harga avtur dan BBM.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza menilai, Bahlil berada dalam posisi sulit karena harus membagi loyalitas antara Prabowo dan mantan Presiden Jokowi, ditambah beban tugasnya sebagai Ketum Partai Golkar. Bahlil juga kerap dianggap kurang kompeten dalam mengelola kebijakan energi akibat kegaduhan komunikasi politik, posisi Bahlil sebenarnya rawan.
Namun, pengaruh politiknya yang kuat membuat reshuffle terhadapnya menjadi perjudian besar. "Bahlil acap dinilai kurang berkompeten mengelola kebijakan energi karena kegaduhan komunikasi politiknya. Ada kekhawatiran dia tidak fokus. Tapi apa berani Prabowo mereshuffle Bahlil? Dia politisi dengan pengaruh kuat," ujar Efriza, seperti dikutip Netralnews.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, juga menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi beban bagi Presiden Prabowo Subianto. “Sangat logis bila Prabowo mereshuffle-nya. Bila tidak, Bahlil akan terus menjadi beban bagi Presiden Prabowo,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (26/4).
Jamiluddin menilai, dalam beberapa kasus, Kementerian ESDM belum mampu merespons situasi secara optimal. Ia mencontohkan insiden tertahannya kapal Pertamina di Selat Hormuz yang berdampak pada pasokan energi dalam negeri.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus mencari alternatif pasokan energi dari negara lain. Bahkan, Presiden Prabowo turun langsung melakukan diplomasi energi ke sejumlah negara seperti Jepang dan Rusia “Sebagai Menteri ESDM, Bahlil seharusnya malu ketika bidang kerjanya diambil alih presiden,” ujarnya.
Meski diterpa isu loyalitas dan kompetensi, posisi Bahlil memang dinilai masih kuat. Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, secara spesifik menyuarakan keyakinannya bahwa posisi Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia akan tetap aman. Ia bahkan memuji keberhasilan Bahlil dalam menjaga stok energi nasional di tengah krisis dunia. “Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada kontemplasi Presiden,” kata Sarmuji.
Kursi panas lainnya yang digoyang isu loyalitas karena dinilai orang Jokowi adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Pratikno diisukan akan digeser menjadi penasihat Presiden, sementara posisi Menko PMK dikabarkan akan diisi oleh Sugiono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pengamat menilai kabar pergeseran Pratikno, yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, sebagai bagian dari upaya Presiden Prabowo perlahan mengurangi pengaruh Jokowi di lingkaran pemerintahannya
Isu loyalitas memang dinilai menjadi titik krusial dalam kabar reshuffle kali ini. Menteri HAM Natalius Pigai misalnya, meski dinilai kinerjanya kurang optimal, namun posisinya sangat aman. Alasannya simpel, loyalitas. Pigai dianggap sebagai sosok yang sudah "berkeringat" lama mendampingi Prabowo.
Kondisi sebaliknya menimpa Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Ia diprediksi rentan digeser karena performa yang dianggap tidak optimal, terutama saat berhadapan dengan DPR. "Widiyanti memungkinkan digeser karena kinerjanya tidak optimal dan ketidakmampuannya menjelaskan pengelolaan anggaran saat rapat bersama DPR," kata Efriza.
Kemudian, Menteri Komdigi Meutya Hafid disebut-sebut masuk radar evaluasi. Efriza menyoroti transformasi digital yang belum mencapai titik optimal sebagai titik lemah kepemimpinan Meutya saat ini.
Meski begitu, posisi loyalitas para menteri kepada Prabowo dinilai akan menjadi penentu. Efriza menyimpulkan bahwa dalam gaya kepemimpinan Prabowo, kinerja yang kurang memuaskan bisa jadi dimaafkan asalkan loyalitasnya teruji.
Reshuffle diprediksi bukan sekadar soal siapa yang bermasalah secara teknis, tapi siapa yang dianggap kurang sejalan dengan agenda besar sang Presiden. "Bahkan, rasanya ragu Presiden Prabowo punya nyali melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri tersebut. Sekadar menggeser posisinya saja perlu kehati-hatian ekstra," pungkas Efriza.
Terkait isu reshuffle kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hanya menjawab singkat. “Tunggu saja. Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” katanya, seperti dikutip Tribunnews.
MAR
