Parpol Klaim Kekurangan Dana, ICW Soroti Event Besar dan Gaya Hidup Elite

JAKARTA, AFU.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan klaim partai politik yang kerap mengaku mengalami krisis pendanaan. Klaim itu dinilai belum bisa dipercaya sepenuhnya karena publik tidak pernah disajikan laporan keuangan partai yang valid dan terbuka. Pelaksana Tugas Koordinator ICW, Almas Syafrina, mengatakan partai politik selama ini sering menyampaikan keluhan soal keterbatasan dana.

Namun, pada saat yang sama, partai masih mampu menggelar kegiatan besar yang membutuhkan biaya tidak sedikit. “Kita itu selalu dihadapkan atau disajikan dengan keluhan bahwa partai politik mengalami krisis pendanaan dan sebagainya,” kata Almas dalam diskusi bertajuk E-Banpol: Transformasi Tata Kelola Keuangan Partai Politik secara daring, Jumat (3/7/2026).

“Tetapi kita juga tidak pernah disajikan dengan data keuangan partai politik yang valid, yang bisa kita percaya,” lanjutnya. Menurut Almas, kondisi keuangan partai politik sebenarnya dapat dilihat dari laporan keuangan, baik yang bersumber dari bantuan negara maupun sumber pendanaan lain. Namun, laporan tersebut masih sulit diakses publik secara utuh dan terkonsolidasi.

Almas menilai ada ketidaksesuaian antara klaim krisis pendanaan dengan aktivitas partai politik di lapangan. Ia menyoroti berbagai kegiatan besar partai yang tetap berjalan, termasuk gaya hidup elite partai yang dinilai tidak sejalan dengan narasi kekurangan dana. “partai politik menjalankan roda organisasi termasuk mengelola event-event dan bagaimana gaya hidup elit-elit partai politik itu tidak match dengan masalah keuangan partai politik,” ucapnya.

Karena itu, ICW menilai transparansi keuangan partai politik menjadi penting. Publik berhak mengetahui bagaimana partai memperoleh, mengelola, dan membelanjakan dana, terutama karena partai politik juga menerima bantuan keuangan dari negara. Almas menegaskan, jika partai politik ingin mendorong peningkatan bantuan negara, maka mereka harus terlebih dahulu membuka kondisi keuangannya kepada publik. “Jangan sampai masyarakat kemudian hanya diminta memercayai klaim bahwa partai politik kekurangan uang tanpa pernah melihat kondisi keuangan yang sebenarnya,” kata Almas.

Dalam diskusi yang sama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengusulkan digitalisasi tata kelola bantuan keuangan partai politik melalui sistem e-Banpol. Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Pratama, mengatakan sistem tersebut dirancang untuk menjawab dua persoalan utama, yakni rumitnya pelaporan penggunaan dana dan tuntutan publik terhadap akuntabilitas partai politik.

“Rumitnya pelaporan penggunaan dan tuntutan dari masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi,” kata Heroik. Melalui e-Banpol, pelaporan penggunaan dana bantuan negara tidak lagi hanya dilakukan pada akhir tahun. “Jadi publik nanti bisa langsung melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh partai, besaran uang yang dikeluarkan dari dana publik yang diberikan kepada partai politik ini,” jelas Heroik. (FAD)