Ombudsman Soroti Antrean dan Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Ada Indikasi Pelanggaran

JAKARTA, AFU.ID — Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemantauan atas fenomena antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah. Dalam temuannya, Ombudsman telah melakukan pemantauan melalui kantor perwakilan pada 13 Oktober 2026.

Hasilnya, fenomena kelangkaan bbm di beberapa Provinsi memiliki kondisi berbeda antarwilayah. Meski ada antrean mengular di sejumlah daerah, perwakilan Ombudsman melaporkan pelayanan BBM relatif lancar. Sedangkan daerah lainnya mengalami antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga antrean kendaraan yang meluber ke badan jalan.

Permasalahan antrean BBM dilaporkan terjadi di Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Di beberapa titik, antrean kendaraan mencapai sekitar satu kilometer. Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, menjelaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat.

Oleh sebab itu, ia meminta agar distribusi BBM untuk transportasi umum, logistik, kegiatan usaha yang bersentuhan langsung pada masyarakat bisa diselesaikan sesegera mungkin. "Ketika masyarakat kehilangan waktu produktif atau kegiatan ekonominya terganggu untuk mendapatkan BBM, hal itu harus dibaca sebagai persoalan kualitas pelayanan yang perlu segera ditangani, "kata Ghoffar, Kamis (15/10/2026).

Ombudsman mengambil contoh fenomena antrean BBM di Sumatera Barat, waktu tunggu untuk mendapatkan BBM dilaporkan mencapai dua hingga tiga jam. Sementara itu, di Papua Barat, antrean kendaraan pada malam hingga pagi hari mencapai sekitar satu kilometer. Di Sulawesi Utara, antrean Pertalite di sejumlah lokasi berkisar 300–500 meter. Adapun di Banten, antrean Solar di koridor Tol Merak–Tangerang dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer pada salah satu titik.

Ombudsman menilai, persoalan antrean dan kekosongan BBM perlu ditangani melalui penelusuran penyebab di lapangan, bukan hanya dengan menambah pasokan. Hasil pemantauan lintas wilayah mengindikasikan sejumlah faktor yang perlu diverifikasi menggunakan data operasional dan pemeriksaan langsung. "Faktor pertama berkaitan dengan kendala logistik dan distribusi, seperti keterlambatan pengiriman, hambatan bongkar muat, keterbatasan armada, serta persoalan depot dan jadwal pasokan."

Antrean BBM di Bali

Di Bali, Ombudsman mendapat laporan kelangkaan bbm lantaran keterlambatan kapal dan kendala bongkar di Terminal IT Manggis. Sementara itu, di Sulawesi Barat, terdapat laporan keterlambatan pasokan dari depot Parepare. Hasil pemantauan di Sumatera Utara juga mencatat kendala armada dan depot serta keterbatasan pengemudi. Faktor kedua adalah kemungkinan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil, kuota, dan pasokan jenis BBM tertentu. Catatan di Sumatera Selatan, misalnya, menyebut perpindahan sebagian pengguna dari BBM nonsubsidi ke Solar, persoalan kuota, serta keterlambatan distribusi bahan baku campuran Biosolar.

Faktor ketiga berkaitan dengan kapasitas pelayanan SPBU, termasuk jam operasional, jumlah dan kapasitas nozzle, pengaturan antrean, serta ketersediaan informasi bagi konsumen. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang waktu tunggu ketika permintaan meningkat. Selain itu, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, seperti pelangsiran dan penggunaan tangki modifikasi, perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang kuat. "Faktor-faktor tersebut masih merupakan indikasi awal berdasarkan hasil pemantauan dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab permasalahan di setiap daerah."

Ombudsman menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, adil, aman, serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelayanan BBM, hak tersebut mencakup kemudahan akses, informasi yang benar mengenai ketersediaan dan distribusi, perlakuan yang tidak diskriminatif, serta perlindungan dari dampak pelayanan yang buruk, seperti antrean tidak tertib dan gangguan keselamatan lalu lintas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman RI meminta para pemangku kepentingan mengambil langkah konkret sesuai dengan kewenangannya. "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas agar melakukan evaluasi berbasis data terhadap kecukupan kuota, pola konsumsi, realisasi penyaluran, dan kebutuhan aktual setiap wilayah berdasarkan jenis BBM," kata Ghoffar.

Ombudsman RI juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan, tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan, serta mengikuti pengaturan antrean. Masyarakat juga diminta memanfaatkan kanal pengaduan resmi apabila menemukan kekosongan BBM, antrean yang tidak wajar, informasi yang tidak jelas, atau dugaan penyimpangan. "Penanganan tidak boleh berhenti pada penambahan pasokan setelah antrean terjadi. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, BUMN dan pengelola SPBU harus memastikan rantai pasokan bekerja dengan baik mulai dari perencanaan distribusi, pengawasan, hingga pelayanan di SPBU," terang Ghoffar.

Ghoffar menegaskan, penanganan persoalan BBM tidak cukup dilakukan setelah antrean terjadi. Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu mencegah permasalahan berulang sekaligus memastikan hak masyarakat atas pelayanan publik terpenuhi. Ombudsman RI akan mencermati perkembangan persoalan tersebut dan membuka kemungkinan melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. "Ombudsman RI akan mencermati perkembangan persoalan ini dan akan melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, untuk menemukan apakah terdapat kelalaian, penundaan berlarut, pengabaian kewajiban, atau penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut," tuturnya. (FAP)