Negara Rampas 5,88 Juta Hektare Hutan Sawit Hasil Penguasaan Lahan Ilegal

JAKARTA, AFU.ID — Lemahnya tata kelola lahan di masa lalu yang membuat negara sempat kehilangan kendali atas kawasan hutan kembali menjadi sorotan usai pemerintah mengeksekusi penertiban besar-besaran berskala nasional.

Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR, Azis Subekti mengungkapkan penertiban skala besar ini merupakan persoalan serius.

"Artinya selama bertahun-tahun negara kehilangan kontrol efektif atas sebagian wilayah yang berada di bawah penguasaannya," tegas Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR, Azis Subekti, dikutip dari Kompas.com, Selasa (19/5/2026).

Sorotan tersebut mencuat usai Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyetorkan denda Rp10,27 triliun untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mengambil alih 5,88 juta hektare hutan sawit dan 12 ribu hektare lahan tambang pada Mei 2026.

"Langkah ini merupakan upaya negara merebut kembali otoritas atas ruang hidup nasional yang lama bergerak di wilayah abu-abu antara legalitas dan kekuatan modal," papar Azis.

Menyikapi penertiban triliunan rupiah tersebut, pemerintah didesak untuk bertindak jeli di lapangan dengan membedakan antara aktor korporasi penguasa lahan ilegal dan masyarakat kecil yang terdampak demi menghindari risiko konflik agraria.

Adapun diketahui, pada (13/5/2026), Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH menyebut jutaan hektare lahan tersebut terterdiri atas pencabutan izin konsesi seluas 733.180,200 hektar dari 29 subjek hukum.

Lalu, pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan seluas 1.045.219 hektare dari 22 subjek hukum. Kemudian, pelanggaran sawit dan kawasan hutan tanaman industri seluas 420.472,2 hektare dari 159 subjek hukum. Terakhir, kewajiban plasma seluas 192.300,32 hektare dari 106 subjek hukum. (ANT/NAD)