Bantu Masyarakat Selesaikan Masalah Hukum, Kementerian HAM Siapkan Ratusan Mediator dan Analis di Pengadilan

JAKARTA, AFU.ID - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menerbitkan surat keputusan (SK) penunjukan 110 tenaga mediator non-hakim yang akan ditempatkan di pengadilan seluruh Indonesia. Kebijakan itu diumumkan Menteri HAM, Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Diketahui, rapat tersebut meliputi agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2027. Pigai menyebut kehadiran mediator itu sebagai bagian dari upaya mempermudah masyarakat yang menghadapi persoalan hukum di daerah masing-masing agar dapat menempuh jalur mediasi tanpa harus melewati proses peradilan yang panjang.

"Hari ini kami sudah keluarkan SK 110 tenaga mediator di pengadilan. Jadi Kementerian HAM akan punya tenaga mediator di pengadilan," kata Pigai dalam rapat tersebut, Rabu (10/6/2026).

Selain mediator, Kementerian HAM juga tengah menyiapkan sekitar 900 jabatan fungsional analis HAM yang akan ditempatkan di kementerian, lembaga, serta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Langkah itu diumumkan di tengah situasi penegakan HAM yang oleh sejumlah lembaga independen dinilai masih jauh dari memadai. Amnesty International mencatat, hanya dalam paruh pertama tahun 2025, sebanyak 104 pembela HAM telah menjadi korban serangan. Kepolisian disebut sebagai aktor negara yang paling banyak terlibat, dengan sasaran yang beragam mulai dari mahasiswa, masyarakat adat, hingga jurnalis.

Kekerasan terhadap jurnalis berlangsung secara terbuka. Pada Maret lalu, kantor redaksi Tempo diteror dengan kiriman paket berisi bangkai kepala babi dan tikus. Sebelumnya, jurnalis Rico Sempurna Pasaribu tewas dibakar di rumahnya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, setelah memberitakan praktik kejahatan yang diduga melibatkan aparat.

Represi terhadap pengunjuk rasa juga tercatat dalam skala besar. Amnesty International mencatat 4.194 pengunjuk rasa ditangkap kepolisian dalam rentang (25/8/2026) hingga (1/9/2025). Sebanyak 959 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara sisanya dibebaskan tanpa dakwaan. Dari jumlah tersangka itu, 295 orang adalah anak-anak pada saat penangkapan, dan 12 aktivis dijerat dengan tuduhan menghasut.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan Polri hingga pertengahan tahun, termasuk puluhan kasus pembunuhan di luar hukum. Angka itu sejalan dengan data Komnas HAM sepanjang 2025, di mana Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan 712 aduan. Data tersebut menunjukkan tidak adanya perbaikan signifikan dalam kultur kekerasan di tubuh kepolisian.

Oleh karenanya, dengan kombinasi mediator di pengadilan dan analis HAM yang tersebar di daerah tersebut, Pigai menargetkan penanganan persoalan keadilan dan hak asasi manusia dapat berjalan lebih efisien paling lambat pada 2027–2028. (NAD)