JAKARTA, AFU.ID - Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik terhadap dirinya yang dinilai terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Prabowo menilai kritik semacam itu kerap muncul kepada pemimpin negara dengan alasan yang berbeda-beda.
Prabowo membandingkan kritik yang pernah diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, Jokowi dulu dikritik karena dianggap jarang ke luar negeri dan tidak memberi perhatian cukup pada politik luar negeri. Kini, kata Prabowo, dirinya justru dikritik karena sering melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Jadi, ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan ya kan, 'Jokowi enggak pernah ke luar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri'," kata Prabowo saat membuka Munas ke-XVIII HIPMI di Hotel Novotel, Lampung, Rabu (10/6/2026).
"Saya sering ke luar negeri, 'Prabowo sering ke luar negeri'. Aneh, sebenernya tidak ada masalah gitu, benar enggak," sambungnya.
Prabowo menyampaikan bahwa situasi geopolitik dunia saat ini sedang tidak stabil. Karena itu, menurut dia, pemimpin negara harus mampu membaca perkembangan global, termasuk mengenali posisi kawan dan lawan dalam hubungan internasional. Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan arah politik luar negeri Indonesia.
Ia menyebut Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri nonblok dan bersahabat dengan semua negara. "Politik luar negeri Indonesia adalah politik non aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan, kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun," tutur Prabowo.
Prabowo mengatakan prinsip tersebut menjadi garis politik luar negeri yang ia tempuh. Indonesia, kata dia, tidak ingin terseret dalam blok militer mana pun. "1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh," imbuhnya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap frekuensi lawatan luar negeri Prabowo selama menjabat. Kritik muncul karena Presiden dinilai cukup sering berada di luar negeri dalam berbagai agenda diplomatik.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menjawab sorotan terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo. Teddy mengatakan sebagian agenda lawatan Presiden sudah dijadwalkan jauh hari, sementara sebagian lainnya dilakukan karena kebutuhan mendesak.
"Jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," kata Teddy melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin (1/6/2026).
Teddy menjelaskan, Prabowo memulai masa jabatan di tengah banyak krisis dunia. Ia menyebut sejumlah konflik global, mulai dari Ukraina, Venezuela-Amerika Serikat, hingga konflik di Timur Tengah.
Menurut Teddy, kondisi itu membuat Presiden perlu membangun hubungan diplomatik dan kedekatan personal dengan para pemimpin dunia. Hubungan tersebut dinilai penting agar Indonesia memiliki jalur komunikasi yang kuat ketika menghadapi situasi mendesak.
"Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," jelasnya.
"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi," sambung Teddy.
Teddy juga membantah anggapan bahwa kunjungan Prabowo ke luar negeri hanya bersifat seremonial. Ia meminta publik melihat hasil yang dicapai dari agenda diplomasi tersebut. "Jadi salah besar, kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," tutur Teddy. (FAD)
