Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Ini Julukan Tujuh Presiden Indonesia dari Ketua DPD: Soekarno Bapak Proklamator, Megawati Srikandi Konstitusi, Jokowi?
Bagikan:
Penulis: Raihan Immaduddin
Tujuh Presiden Republik Indonesia. (Dok. Istimewa)
JAKARTA, AFU.ID — Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyebut sejumlah julukan untuk tujuh mantan presiden Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026. Julukan tersebut diberikan berdasarkan peran dan capaian masing-masing presiden selama memimpin Indonesia. Sultan menyampaikan penghormatan itu dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Sultan menyebut Presiden pertama RI Soekarno sebagai Bapak Proklamator, sedangkan Presiden kedua RI Soeharto mendapat julukan Bapak Pembangunan. "Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme," kata Sultan. Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri disebut sebagai Srikandi Konstitusi. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat julukan Bapak Perdamaian, sedangkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) disebut Bapak Infrastruktur.
Menurut Ketua DPD tersebut, setiap presiden memiliki kontribusi dan catatan sejarah masing-masing bagi perjalanan bangsa. Ia meminta agar para pemimpin terdahulu dipandang sebagai negarawan dengan capaian sesuai masa kepemimpinannya. "Izinkan kami menundukkan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap presiden republik ini adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing," kata Sultan.
Dalam pidatonya, Sultan juga menilai terdapat benang merah dari kepemimpinan para presiden tersebut. Menurutnya, penguatan daerah menjadi bagian penting dalam membangun Indonesia yang semakin berdaulat. Sultan kemudian mengaitkan pandangan tersebut dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan otonomi daerah merupakan tanggung jawab bersama dan bukan pemberian dari pemerintah pusat. "Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab bersama," kata Sultan.
Ia juga menekankan pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua pihak yang berseberangan. Menurut Sultan, keduanya merupakan satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan dan membangun negara. "Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung republik," tutupnya. (RAI)
