Ichsanuddin Noorsy Beberkan Pola Korupsi Era Jokowi: Lewat Regulasi hingga Relasi Korporasi

JAKARTA, AFU.ID - Ekonom sekaligus mantan anggota DPR Ichsanuddin Noorsy membeberkan pandangannya mengenai pola korupsi yang berkembang pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, praktik korupsi tidak selalu berlangsung melalui transaksi langsung, tetapi dapat berjalan melalui kebijakan, regulasi, hingga relasi antara kekuasaan politik dan korporasi. Pandangan tersebut disampaikan Noorsy dalam diskusi bersama akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun di podcast Akbar Faizal Uncensored yang disaksikan Afu.id, Senin (7/8/2026).

Noorsy menilai persoalan korupsi tidak cukup dilihat dari tindakan individu. Ia menyebut perlu ada pembacaan terhadap sistem yang memungkinkan kepentingan politik dan bisnis saling bertemu serta membentuk jaringan kekuasaan. “Kalau kita tahu bahwa ternyata oligarki politik dan oligarki bisnis berpadu menjadi satu dan menempatkan diri dalam rangka menjadi hegemoni predatorik, maka mesti ini kita atasi,” kata Noorsy.

Menurut Noorsy, relasi antara negara, elite politik, dan korporasi perlu menjadi perhatian karena ketiganya dapat membentuk konfigurasi kekuasaan yang saling memengaruhi. Ia mengatakan persoalan tersebut tidak tepat jika hanya dibaca melalui pendekatan pasar melawan negara. “Saya tidak menggunakan tesis market versus state. Tapi saya menggunakan state versus corporate. Karena sama-sama pelaku,” ujarnya.

Dalam pandangannya, korporasi tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga dapat membangun pengaruh terhadap kebijakan dan kekuasaan. Pengaruh itu, menurut dia, dapat muncul melalui akses politik, kepentingan bisnis, hingga keterlibatan dalam proses pembentukan regulasi. Noorsy menyebut pola tersebut berpotensi membuat praktik korupsi tidak lagi berlangsung secara terbuka melalui suap atau pemberian langsung. Sebaliknya, kepentingan tertentu dapat memperoleh perlindungan melalui kebijakan dan aturan yang dibuat secara legal. “Pola korupsinya luar biasa. Ada langsung, tidak langsung, gratifikasi, dan melalui undang-undang,” ujar Noorsy dalam diskusi tersebut.

Ia menilai persoalan korupsi melalui regulasi menjadi lebih sulit dibongkar karena kebijakan yang dibuat telah memiliki dasar hukum. Karena itu, pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan tidak cukup hanya melihat ada atau tidaknya transaksi keuangan, tetapi juga perlu menelusuri kepentingan di balik pembentukan aturan dan pihak yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Dalam diskusi itu, Noorsy juga menyoroti revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Ia menilai perubahan aturan tersebut membuat pemberantasan korupsi kehilangan sebagian kekuatannya.