JAKARTA, AFU.ID — Partai Gerindra belum memikirkan wacana mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dua periode, sebagaimana sebelumnya diminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menyebut pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah yang jauh lebih mendesak untuk dituntaskan, termasuk soal kesejahteraan guru yang sampai sekarang masih jadi keluhan.
"Belumlah, kita kalau mewakili pemerintah, ya mewakili Bapak Presiden, kita yang penting fokus bekerja dulu ya," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Prasetyo menyebut isu ketenagakerjaan, tata kelola aparatur sipil negara (ASN), hingga persoalan guru masih menjadi prioritas yang harus diselesaikan pemerintah Prabowo-Gibran sebelum bicara wacana politik jangka panjang.
Prasetyo juga menjelaskan pihaknya masih fokus terhadap penyelesaian pekerjaan lain seperti masalah tenaga kerja dan lainnya. “Kemudian masalah teman-teman guru juga masih banyak yang harus kita tata, masalah ASN harus kita tata. Masalah industrialisasi, hilirisasi juga masih banyak yang harus kita selesaikan. Kita fokus ke situ dulu dong," sambung Prasetyo.
Beban Guru yang Disinggung Gerindra: Tunjangan Masih Jauh dari Layak
Sorotan Prasetyo terhadap persoalan guru bukan tanpa dasar. Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 mencatat ada 237.196 guru non-ASN aktif yang mengajar di satuan pendidikan milik pemerintah daerah. Dari jumlah itu, hanya 137.764 guru bersertifikat yang memenuhi beban kerja dan berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp2 juta per bulan. Sisanya, 99.432 guru meski sudah bersertifikat namun belum memenuhi beban kerja, hanya menerima tunjangan Rp400 ribu per bulan.
Persoalan makin terlihat di level guru honorer yang belum tersertifikasi sama sekali. Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada 2024 menemukan 20,5 persen guru honorer masih hidup dengan penghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan. Jika dihitung per jam mengajar, sejumlah guru honorer bahkan hanya menerima sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per jam, jauh di bawah upah minimum regional yang berkisar Rp15 ribu hingga Rp30 ribu per jam.
Pemerintah memang telah menaikkan TPG dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada 2026, namun kenaikan itu hanya berlaku bagi guru bersertifikat yang memenuhi beban kerja. Guru honorer yang belum tersertifikasi maupun yang belum memenuhi beban kerja tetap berada di luar skema tunjangan layak, sementara mereka juga belum memiliki jaminan pensiun maupun perlindungan kerja seperti yang dimiliki ASN. Persoalan tata kelola guru ini yang menjadi salah satu alasan Gerindra menilai wacana dua periode belum mendesak untuk dibahas.
Asal Mula Wacana: Permintaan Jokowi kepada PSI
Wacana mengawal Prabowo-Gibran hingga dua periode pertama kali diutarakan Ketua DPP PSI Bestari Barus, yang mengaku bertemu Jokowi di Solo pada Kamis (18/6/2026). Bestari mengeklaim Jokowi secara langsung meminta PSI mengawal kepemimpinan Prabowo-Gibran, bahkan hingga dua periode, sekaligus membantah isu adanya "dua matahari" di internal pemerintahan.
"Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari," kata Bestari kepada wartawan, Jumat (18/6/2026).
Bestari menambahkan Jokowi juga berpesan untuk menjaga keharmonisan internal dan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang berjalan. "Beliau terus, tadi pun saya dititip pesan ya jaga keharmonisan di internal. Dan juga ingatkan untuk kawan-kawan di mana pun itu, mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran ini gitu, mau matahari apa lagi," ujarnya.
Respons Gerindra yang memilih tidak menanggapi wacana tersebut menunjukkan perbedaan sikap dengan PSI dalam membaca arahan Jokowi. Alih-alih membahas proyeksi politik jangka panjang, Gerindra memilih menyorot pekerjaan rumah pemerintahan saat ini, termasuk persoalan tunjangan guru yang dinilai masih jauh dari layak. (NAD)
