JAKARTA, AFU.ID – Efek ekonomi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi daerah ternyata minim. Selain memberi manfaat gizi bagi anak didik, ternyata kucuran dana Rp1 triliun per hari dari program ini kurang dirasakan oleh masyarakat desa.
Demikian menurut kajian Komisi Pemberantasan Koriupsi (KPK) yang dirilis Rabu (20/5/2026). Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan, Presiden Prabowo mengharapkan multiplier effct yang nyata bagi perekonomian daerah.
“Harapannya bahan baku SPPG diambil dari masyarakat sekitar saja. Misalnya telur, daging, ikan, garam, nasi, apa beras dan seterusnya,” kata Aminudin.
Namun berdasarkan hasil kajian KPK, harapan tersebut masih belum tercermin pada dampak nyata. "Uang yang kembali ke daerah jumlahnya sangat minim di bawah 5 persen," terang Aminudin.
Minimnya penyerapan komoditas lokal ini, kata Aminudin, membuat visi pemberdayaan masyarakat pedesaan tidak tercapai lantaran aliran dana tersedot ke pengusaha skala besar di perkotaan.
"Sebagian besar supplier-nya ternyata masih didominasi oleh mereka yang ada di kota-kota besar," jelasnya.
Kondisi tersebut menurutnya menyebabkan masyarakat di daerah hanya menjadi objek penerima bantuan tanpa merasakan lonjakan kesejahteraan riil dari ekosistem pengadaan makanan bergizi.
Terkait kajian ini KPK memberikan disclaimer, bahwa kajian ini bukan dimaksudkan untuk merecoki MBG. KPK mengaku mendukung seratus persen program tersebut dengan cara menutup celah atau ruang korupsi dalam rangkaian program ini.
"Ini ibaratnya adalah mahkotanya presiden. Karena mahkota itu di kepala, kita pun menyentuhannya harus hati-hati," katanya. KPK sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan mandat undang-undang untuk memastikan program-program unggulan berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, akuntabilitas terjaga dan tanpa korupsi dalam implementasinya.
Terkait hal itu, tujuan MBG yang salah satunya untuk menciptakan dampak ekonomi kerakyatan desa di kecamatan dan di kabupaten. Saat ini program MBG penuh kompleksitas karena melibatkan banyak pihak. Seperti BGN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Keuangan. Kemudian di daerah ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sumber pendanaan program tersebut diambil dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi. Ini yang menyebabkan beberapa pihak yang kantongnya dikurangi sedikit berteriak.
Aminudin lantas menyinggung BGN sebagai badan yang baru berdiri di tahun 2024 tetapi bertanggung jawab terhadap anggaran negara yang sangat besar. Sementara di sisi lain infrastruktur di BGN belum siap.
"Kondisi ini sangat rentan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap sudah mendapat anggaran jumbo untuk tahun 2025 sekitar Rp85 triliun," ungkapnya. (NAD)
