Dinilai Menzalimi Surya Paloh, Ketua Nasdem Sumsel Minta Tempo Minta Maaf dan Klarifikasi

JAKARTA AFU.ID — Kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Sulawesi Selatan merespons pemberitaan Majalah Tempo dengan menggelar aksi solidaritas terkait berita bernarasi 'akuisisi' partai tersebut dengan partai laindi depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Kamis.

"Mengkritik boleh, memberikan masukan boleh. Tapi, kalau sudah masuk pada wilayah yang 'menjudge' NasDem ini diakuisisi, NasDem ini mau dijual, itu tidak boleh. Nasdem bukan perusahaan," ujar Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Syaharuddin Alrif menegaskan kepada wartawan di sela aksi di Makassar, Kamis.

Menurut dia, pemberitaan tersebut dinilai ada dugaan tendensi yang mencampur adukan antara partai disamakan perusahaan. Selain itu, Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga merasa dilecehkan dan dizalimi dengan tampilan karikatur pada Majalah Tempo tersebut, termasuk diduga tidak ada pertimbangan narasi dalam berita itu.

"Ada dugaan penghinaan dan juga  melakukan berita kebencian terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, khususnya Orang tua kami, Bapak Surya Paloh. Maka, kami minta. Satu, meminta maaf secara terbuka, yang kedua, melakukan klarifikasi," papar Sahar menekankan kembali menjawab pertanyaan wartawan.

Terkait apa permasalahan sampai kader NasDem di berbagai daerah turun aksi, kata dia, narasi akuisisi Partai NasDem. Selain itu, gambar karikatur Ketum NasDem di halaman depan majalah Tempo dinilai kelihatan kurang bagus, kurang etik, sehingga memancing kader turun ke jalan.

"Hari ini serentak di seluruh Indonesia dan di Sulsel. Maka, kita akan menunggu klarifikasi dan meminta Dewan Pers untuk memberikan teguran agar supaya (berita) mengkritik boleh, menyampaikan saran pandangan boleh, tapi kalau menyerang secara personal dan lain-lain, saya kira itu tidak boleh," ucapnya menegaskan.

Menurut dia, Surya Paloh diketahui sejak dulu merupakan salah satu Tokoh Pers bahkan pendiri media yang menjunjung tinggi etika maupun rambu-rambu jurnalistik. Namun dengan pemberitaan itu, dinilai sebagai bentuk pemberitaan sensasional. 

Aksi tersebut diikuti seluruh kader dari berbagai DPC kabupaten kota se-Sulsel serta pengurus DPW maupun anggota DPRD. Silih berganti mereka menyampaikan orasinya atas keberatan pemberitaan itu di atas kendaraan bak terbuka di depan eks Monumen Pembebasan Irian Barat tersebut.

Secara terpisah, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melalui siaran persnya diterima menyampaikan, mobilisasi massa tidak boleh mengancam kemerdekaan Pers, menyusul aksi bela NasDem. Bila ada kritik maupun keberatan terkait pemberitaan pada konten jurnalistik, dapat diajukan melalui Dewan Pers untuk dinilai apakah berita tersebut layak atau tidak sebagai produk jurnalistik.

"Keberatan pemberitaan jurnalistik sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang tersedia, bukan tekanan massa. Apalagi, aksi lanjutan tanpa tujuan dengan tuntutan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap kemerdekaan Pers. KKJ menegaskan, setiap sengketa Pers  harus diselesaikan melalui Dewan Pers sebagai lembaga independen yang diberi mandat," kata Koordinator KKJ Indonesia Erick Tanjung menyarankan

(ANT/RAI)