JAKARTA, AFU.ID – Persoalan batu bara untuk PT PLN (Persero) belum tuntas. Pemerintah kini mengakui masalah yang dihadapi PLN bukan hanya soal jumlah pasokan, tetapi juga kualitas batu bara yang dibutuhkan pembangkit. Masalah itu muncu setelah pemadaman bergilir terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. PLN membutuhkan batu bara kalori sedang untuk proses pencampuran atau blending agar pembangkit dapat beroperasi sesuai kebutuhan teknis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan PLN terhadap batu bara kalori sedang sudah masuk dalam pembahasan pemerintah. “Yang PLN minta adalah batu bara kalori medium untuk blending,” kata Bahlil dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang memasok batu bara melalui skema domestic market obligation atau DMO. Dalam rapat bersama DPR, Bahlil memaparkan posisi pasokan yang sudah dikonfirmasi dan jumlah yang telah masuk kontrak. “Dari 190 juta ton, yang sudah dilakukan konfirmasi sekitar 150–160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton,” ujar Bahlil.
Dari posisi tersebut, masih ada sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara PLN yang belum dikontrak. Namun, persoalan PLN tidak hanya berhenti pada selisih volume tersebut. Dari kontrak yang sudah berjalan, PLN masih membutuhkan batu bara dengan kalori yang lebih sesuai untuk pembangkit. “Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus,” kata Bahlil.
Bahlil sebelumnya membantah pemadaman listrik terjadi karena batu bara langka. Menurut dia, pemerintah sudah memberikan penugasan pasokan dalam jumlah besar untuk pembangkit nasional. “Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka, itu tidak benar. Karena penugasan kami sudah mencapai 170 juta ton,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Di luar jumlah pasokan, kendala lain muncul dari sisi harga. Batu bara untuk PLN dijual dengan harga DMO sebesar US$70 per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan periode I Juni 2026 untuk batu bara kalori 6.322 kcal per kg berada di angka US$121,83 per ton. Untuk batu bara kalori medium 5.300 kcal per kg, harganya ditetapkan sebesar US$84,53 per ton. Selisih harga tersebut membuat pasokan batu bara kalori sedang ke PLN kurang menarik bagi sebagian produsen. “Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah,” ujar Bahlil.
Persoalan kualitas batu bara ini sebelumnya juga sudah disorot Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menghitung pasokan batu bara dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas. Menurut Singgih, batu bara kualitas sedang di kisaran 4.200 kcal/GAR sampai 5.200 kcal/GAR banyak digunakan untuk kebutuhan kelistrikan umum, baik oleh PLN maupun produsen listrik swasta atau independent power producer.
Sementara batu bara kalori tinggi lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri, seperti semen. Kementerian ESDM sebelumnya mencatat total cadangan batu bara Indonesia berada di kisaran 31 miliar ton, dengan sumber daya sekitar 97 miliar ton. Dari total cadangan itu, batu bara kalori tinggi sekitar 6.000 kcal/GAR hanya sekitar 5 persen. Untuk batu bara 5.000 kcal/GAR, porsinya sekitar 8 persen. Sementara batu bara 4.200 kcal/GAR mendominasi cadangan nasional hingga sekitar 73 persen. Komposisi cadangan itu membuat pasokan batu bara kualitas sedang dan tinggi perlu dijaga untuk kebutuhan dalam negeri.
Terlebih, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034 masih mencantumkan tambahan kapasitas PLTU sebesar 19,7 gigawatt. “Dengan alasan tersebut maka sebaiknya pemerintah atau Kementerian ESDM, melakukan langkah-langkah seperti segera mengurangi pasar ekspor untuk batu bara kualitas tinggi dan sedang,” kata Singgih, Jumat (30/5/2025).
Singgih juga meminta pemerintah membuat peta produksi batu bara yang lebih jelas. Peta itu dibutuhkan agar perencanaan tambang tidak hanya mengejar volume produksi, tetapi juga menyesuaikan kualitas batu bara yang dibutuhkan di dalam negeri. “Peta ini akan menjadi arah bagi tambang dalam membuat perencanaan tambang dan RKAB yang akan disetujui pemerintah,” ujarnya.
Sejalan dengan persoalan kualitas tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah akan menyiapkan penyesuaian skema pasokan batu bara untuk PLN. Sebab, sebagian besar produksi batu bara nasional saat ini berada pada kategori kalori rendah. Menurut Bahlil, batu bara dengan kalori sekitar 5.800 sampai 6.300 hanya menyumbang kurang dari 20 persen dari total produksi nasional.
Kondisi itu membuat pengaturan pasokan dan pencampuran batu bara perlu disesuaikan. “Nah, memang harus ada modifikasi. Nah, modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik,” katanya. Bahlil menyebut ada tiga persoalan yang memengaruhi gangguan listrik. Pertama, kondisi pembangkit listrik tenaga gas. Kedua, kebutuhan batu bara kalori sedang untuk blending. Ketiga, pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik.
Untuk mencegah masalah serupa terulang, Kementerian ESDM membentuk tim pengadaan batu bara. Tim itu melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. “Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga akan mengawasi pemasok agar pengiriman batu bara ke PLN tidak hanya mengejar tonase. Kecocokan kalori dengan kebutuhan pembangkit akan ikut menjadi perhatian. Bahlil menyebut hubungan PLN dengan pemasok batu bara pada dasarnya bersifat bisnis. Namun, pemerintah tetap ikut memfasilitasi karena persoalan ini berkaitan langsung dengan pelayanan listrik kepada masyarakat.
“Pemerintah enggak boleh terlalu banyak masuk ke dalam ini. Tapi karena kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” katanya. Dengan pengaturan tersebut, pasokan batu bara untuk PLN diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangkit. Pemerintah ingin pasokan tidak hanya cukup dari sisi jumlah, tetapi juga tepat dari sisi kualitas agar gangguan listrik tidak kembali terjadi. (FAD)
