AFU.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Said Abdullah secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usul Jusuf Kalla alias JK mengenai pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Meskipun harga minyak dunia sedang melonjak, Said Abdullah menilai beban tersebut tak seharusnya tergeser ke masyarakat kecil.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 6 April 2026.
Ia memang mengakui bahwa gejolak global di Timur Tengah sangat berimbas terhadap kenaikan harga energi yang membebani kas negara.
Akan tetapi, Ketua Banggar DPR RI ini mempertanyakan mengapa setiap kebijakan yang menyasar rakyat miskin selalu menjadi opsi utama.
“Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong,” tuturnya.
Said Abdullah lantas menyarankan agar Pemerintah RI lebih memilih untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM nonsubsidi.
Yang mana, harganya yang mengikuti kondisi perekonomian pasar, sembari tetap waspada terhadap efek domino terhadap inflasi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang harga keekonomian, itu lebih make sense (masuk akal, red),” ujarnya.
“Itu pun harus dihitung dampak inflatoir-nya, inflasinya, karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana,” tambah Ketua Banggar DPR RI.
Menanggapi tekanan akibat kenaikan harga minyak, Said Abdullah meminta semua pihak untuk tetap tenang dan tak terburu-buru mengambil kebijakan ekstrem.
“Jadi, kita lagi berhitung betul, kasih kesempatanlah, jangan kemudian begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” tegasnya.
Sebagai solusi alternatif, Ia mendorong Pemerintah RI untuk membenahi penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar benar-benar tepat sasaran.
Ketua Banggar DPR RI ini juga mengusulkan penggunaan teknologi biometrik untuk memastikan data yang sangat akurat.
“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN (Sosial Ekonomi Nasional, red), tapi juga lakukanlah berulang kali, bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penolakan Said Abdullah tersebut muncul sebagai respons atas pernyataan JK pada Minggu, 5 April 2026 lalu.
Kala itu, JK menyarankan pemerintah mengurangi subsidi BBM guna menekan defisit anggaran akibat konflik global. (Fad/Adr)
