Aksi Massa Juni Jadi Alarm, Pemerintah Diingatkan Jangan Tutup Telinga

JAKARTA, AFU.ID — Gelombang aksi massa pada Juni 2026 dinilai menjadi sinyal keras bagi pemerintah untuk lebih serius mendengar kritik publik. Pengamat politik Boni Hargens menilai demonstrasi besar yang berlangsung pada pertengahan Juni tidak bisa hanya dibaca sebagai gangguan keamanan. Menurutnya, aksi tersebut juga menunjukkan adanya resistensi masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.

Boni mengatakan, unjuk rasa merupakan hak demokratis warga negara. Karena itu, pemerintah diminta tidak menutup telinga terhadap aspirasi yang muncul dari jalanan. “Meski demikian, pemerintah harus semakin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik,” kata Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Boni menyebut gelombang protes tersebut muncul di tengah situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah. Sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memicu kontroversi, termasuk di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, Boni menilai pengamanan aksi oleh Polri berjalan lebih terukur. Ia menyebut pendekatan aparat yang lebih humanis ikut mencegah demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan besar. “Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti,” ujarnya.

Menurut Boni, pendekatan seperti itu penting dalam situasi tegang agar ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak sipil warga. Ia menilai, ruang kritik tetap harus dibuka dalam negara demokrasi. Kritik publik, kata dia, justru dapat menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan.

Boni juga mengingatkan agar situasi global yang tidak stabil tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan kritik masyarakat. Ia menyebut pemerintah memang sedang menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia.

“Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik global yang sedang berkonflik dan tidak stabil,” kata Boni.

Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tetap perlu memberi ruang terhadap aspirasi publik. Menurutnya, stabilitas sosial dan politik hanya bisa terjaga apabila pemerintah mau merespons kritik secara terbuka.

Boni menyebut Indonesia, seperti banyak negara lain, sedang berhadapan dengan tekanan eksternal yang menuntut kemampuan adaptasi. Namun, tekanan itu tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk tetap mendengar suara masyarakat. (ANT/FAD)