Baca Juga
Pernyataan tersebut menuai kritik dari sejumlah organisasi hak asasi manusia dan federasi sepak bola Eropa. Banyak pihak menilai FIFA di bawah kepemimpinan Infantino lebih mengutamakan kepentingan politik dan komersial dibanding konsistensi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang selama ini dikampanyekan organisasi tersebut.
Kontroversi lain juga muncul terkait hubungan FIFA dengan pemerintah negara tuan rumah turnamen. Di bawah kepemimpinan Infantino, FIFA dinilai semakin dekat dengan para pemimpin politik dunia, baik di Qatar, Arab Saudi, maupun Amerika Serikat. Pendekatan itu dipandang sebagian kalangan sebagai strategi memperkuat posisi FIFA dalam mengembangkan pasar sepak bola global, tetapi di sisi lain memunculkan kritik mengenai independensi organisasi tersebut.
Hubungan pribadi Infantino dengan Trump juga menjadi perhatian. Keduanya beberapa kali tampil bersama dalam berbagai agenda resmi FIFA selama persiapan hingga pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Trump beberapa kali memuji penyelenggaraan turnamen tersebut, sementara Infantino secara terbuka menyebut dukungan pemerintah AS penting bagi kesuksesan ajang olahraga terbesar di dunia itu.
Kedekatan keduanya sebenarnya telah terjalin sejak masa jabatan pertama Trump sebagai Presiden AS. Infantino beberapa kali menghadiri acara di Gedung Putih dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintahan Trump terkait pengembangan sepak bola di Amerika Serikat. Pada Desember tahun lalu, Infantino bahkan menyerahkan FIFA Peace Prize kepada Trump, penghargaan perdamaian yang untuk pertama kalinya diberikan FIFA. Langkah tersebut memicu beragam tanggapan karena dinilai menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara pimpinan organisasi olahraga global dengan seorang kepala negara.
Meski demikian, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih mengenai laporan yang menyebut Trump mengusulkan Infantino sebagai calon Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Wacana itu muncul ketika masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan berakhir pada Desember 2026 setelah menjalani dua periode kepemimpinan. Penggantinya akan menjabat selama lima tahun mulai 1 Januari 2027.
Berdasarkan Pasal 97 Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Artinya, setiap kandidat harus lebih dahulu memperoleh dukungan dari 15 anggota Dewan Keamanan, termasuk tidak mendapat veto dari salah satu dari lima anggota tetap, sebelum akhirnya disahkan oleh Majelis Umum PBB. Apabila benar dicalonkan, Infantino harus melalui proses diplomatik yang panjang dan kompleks. Selain memperoleh dukungan negara-negara anggota, ia juga harus mampu meyakinkan lima anggota tetap Dewan Keamanan, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, yang masing-masing memiliki hak veto terhadap setiap kandidat.
Trump sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik keras PBB. Ia berulang kali menilai organisasi tersebut gagal mengambil peran lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional. Sejak kembali ke Gedung Putih, pemerintahannya memangkas pendanaan AS untuk sejumlah badan PBB dan menarik Washington dari beberapa organisasi afiliasi, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pada tahun lalu, Trump juga membentuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Langkah tersebut sempat memicu spekulasi bahwa pemerintahannya tengah membangun mekanisme alternatif bagi PBB dalam mendorong penyelesaian konflik internasional, termasuk perang di Timur Tengah. Namun Trump membantah anggapan tersebut dan menegaskan dewan itu hanya dimaksudkan untuk memperkuat upaya diplomasi Amerika Serikat. (EER)
