JAKARTA, AFU.ID — Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan pengunduran dirinya setelah kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen Partai Buruh. Keputusan itu mengakhiri kepemimpinannya yang belum genap dua tahun sejak membawa Partai Buruh memenangkan pemilu 2024.
Starmer mengatakan partainya tidak lagi meyakini dirinya sebagai sosok yang tepat untuk memimpin menuju pemilihan umum berikutnya. Karena itu, ia memilih menerima keputusan tersebut dan membuka jalan bagi proses pergantian kepemimpinan.
“Pertanyaan yang diajukan partai saya sekarang adalah apakah saya orang yang paling tepat untuk memimpin kita menuju pemilihan umum berikutnya. Saya telah mendengar jawaban partai parlemen saya atas pertanyaan itu,” kata Starmer dikutip Reuters, Senin (22/6/2026).
Pengunduran diri tersebut menjadi puncak dari tekanan politik yang terus menggerus posisinya dalam beberapa bulan terakhir. Popularitas pemerintahannya menurun seiring meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi, tingginya biaya hidup, serta berbagai persoalan layanan publik yang belum kunjung membaik.
Tekanan internal partai semakin menguat setelah rival politiknya, Andy Burnham, memenangkan pemilihan sela parlemen dengan hasil meyakinkan. Kemenangan itu dipandang sebagai sinyal sebagian besar kader Partai Buruh mulai mencari figur baru untuk memulihkan elektabilitas partai.
Burnham kini disebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Starmer. Politikus yang dikenal berpengalaman tersebut dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang lebih kuat untuk mengembalikan dukungan publik yang terus tergerus.
Dalam pidato pengunduran dirinya, Starmer menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya di pemerintahan maupun parlemen yang selama ini mendukung kepemimpinannya. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada keluarga yang disebut tetap mendampinginya di tengah tekanan politik yang semakin berat.
Meski melepas posisi pemimpin partai, Starmer akan tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri hingga pemimpin baru resmi terpilih. Langkah itu ditempuh untuk memastikan proses transisi pemerintahan berlangsung tanpa kekosongan kepemimpinan.
Kemerosotan dukungan terhadap Starmer tidak lepas dari persoalan ekonomi yang masih membelit Inggris. Sejumlah pengamat menilai pemerintahan Partai Buruh gagal menghadirkan perbaikan signifikan terhadap daya beli masyarakat meski sempat menjanjikan stabilitas setelah gejolak panjang pasca-Brexit.
Situasi ekonomi Inggris saat ini juga dinilai jauh lebih berat dibanding era kejayaan pemerintahan Tony Blair pada akhir 1990-an. Selain menghadapi perlambatan pertumbuhan, Inggris harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, serta persaingan ekonomi yang semakin ketat.
Banyak ekonom menilai akar persoalan tersebut bermula dari krisis keuangan global 2008 yang meninggalkan dampak jangka panjang terhadap produktivitas dan pertumbuhan upah. Kondisi itu diperparah oleh deindustrialisasi yang membuat banyak wilayah di luar London kehilangan sumber pertumbuhan ekonomi.
“Negara ini mengalami kinerja produktivitas yang buruk sejak krisis keuangan. Hal itu terkait dengan kurangnya pertumbuhan upah riil dan memperburuk perasaan mereka yang tertinggal,” kata Jim O’Neill, mantan kepala ekonom di Goldman Sachs dan mantan Menteri Keuangan. Tekanan ekonomi semakin berat setelah Inggris menghadapi rangkaian krisis beruntun, mulai dari Brexit, pandemi Covid-19, krisis energi akibat konflik geopolitik, hingga meningkatnya beban populasi lanjut usia yang menekan belanja negara. (ANT/RAI)
