Jakarta, AFU.ID — Dua gempa kuat berturut-turut melanda Venezuela pada Rabu (24/6/2026). Gempa ini memperburuk kondisi ekonomi negara yang sudah lama rapuh dan memunculkan pertanyaan serius soal kedaulatannya di tengah ketergantungan bantuan dari Amerika Serikat.
Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,2 terjadi pukul 18.04 waktu setempat, diikuti gempa kedua magnitudo 7,5 hanya 39 detik kemudian. Episentrum berada di dekat San Felipe, Negara Bagian Yaracuy. Menurut US Geological Survey (USGS), ini merupakan gempa terkuat di Venezuela dalam lebih dari 125 tahun.
Hingga 26 Juni 2026, korban jiwa mencapai 235 orang, lebih dari 4.300 orang luka-luka, dan ratusan orang masih hilang. Kerusakan terparah terjadi di La Guaira dan Caracas serta wilayah sekitarnya, termasuk infrastruktur vital seperti bandara, rumah sakit, dan jaringan jalan.
Venezuela yang sudah mengalami kontraksi ekonomi parah selama lebih dari satu dekade kini harus menanggung beban tambahan. Berdasarkan pemodelan USGS menggunakan sistem PAGER, kerugian ekonomi akibat gempa diperkirakan berada pada kisaran 1 hingga 5 persen dari PDB Venezuela, meski estimasi awal sempat lebih tinggi (2-20 persen).
Menurut catatan IMF, PDB Venezuela 2026 diperkirakan mencapai US$111,3 miliar. Sementara kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai US$7,8 miliar. Catatan CNN bahkan menunjukkan angka lebih besar, potensi kerugian ditaksir mencapai US$10 miliar hingga US$100 miliar dalam skenario terburuk.
Angka ini setara dengan Rp179,5 triliun hingga Rp1.795,9 triliun (kurs Rp17.943 per dolar AS).
Hingga hari ini (26/6) kerusakan infrastruktur meliputi 346 bangunan rusak atau hancur, delapan rumah sakit mengalami kerusakan struktural, Bandara Internasional Simón Bolívar di La Guaira ditutup, serta gangguan pada jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi di wilayah padat penduduk.
Ahli seismologi dari California Institute of Technology, Lucy Jones, memperingatkan bahwa guncangan akibat gempa sangat kuat ini berpotensi memicu kebakaran akibat kebocoran pipa gas dan kerusakan sistem kelistrikan, yang dapat melipatgandakan nilai kerugian.
Proses Pemulihan
Para ahli memperkirakan proses pemulihan pascagempa akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa tahunan hingga pulih sepenuhnya. Kapasitas keuangan negara yang terbatas menjadi kendala utama. Setelah bertahun-tahun krisis, infrastruktur Venezuela dinilai tidak siap menghadapi bencana berskala besar, sementara pemerintahan interim yang baru berusia kurang dari enam bulan menghadapi tantangan koordinasi di tengah gejolak politik.
Pemerintah interim di bawah Presiden Delcy Rodríguez mengumumkan dana awal rekonstruksi disiapkan sebesar US$200 juta yang bersumber dari pinjaman IMF. Namun, kebutuhan riil diprediksi mencapai miliaran dolar. USGS memperkirakan biaya rekonstruksi antara US$1 miliar hingga US$7,7 miliar.
Karena keterbatasan fiskal domestik, pemulihan sangat bergantung pada bantuan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Rachel Ziemba dari Center for a New American Security (CNAS) menekankan perlunya penyesuaian sanksi untuk memperlancar rekonstruksi.
Hampir 8 juta warga Venezuela—sekitar sepertiga populasi—masih membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara lebih dari 20 juta penduduk hidup dalam kemiskinan sebelum gempa terjadi.
Hubungan dengan AS dan Isu Kedaulatan
Hubungan diplomasi Venezuela dengan AS sebetulnya belum sepenuhnya membaik pasca-penangkapan Nicolás Maduro pada Januari 2026 lalu. Diketahui, saat ini Maduro berada di AS untuk menghadapi proses hukum.
Mengutip CNN, Amerika Serikat memobilisasi bantuan darurat kemanusiaan senilai US$150 juta (sekitar Rp2,6 triliun) untuk proses pemulihan. AS juga telah menurunkan tim pencarian dan penyelamatan, serta dukungan logistik.
Rodríguez menyampaikan apresiasi atas respons cepat Washington. Meski demikian, Venezuela tetap menegaskan kedaulatan formalnya dan terbuka terhadap bantuan dari negara lain, termasuk Rusia.
Beberapa analis menilai, bantuan AS yang mau tidak mau harus diterima karena kondisi negara sedang krisis ini, membuat Venezuela bergantung lebih terhadap AS, terutama dalam rekonstruksi dan pemulihan fasilitas sumur minyak.
The New York Times dan Newsweek menyebut Venezuela saat ini memiliki karakteristik sebagai “negara klien” atau protektorat ekonomi AS, meski bukan dalam arti aneksasi formal.
Produksi minyak sebagai tulang punggung ekonomi berisiko terganggu, tetapi pemerintahan interim sedang membuka peluang investasi asing di sektor tersebut, termasuk dengan perusahaan Amerika Serikat.
Pemerintah interim berharap bantuan dan investasi asing dapat mempercepat pemulihan. Proses pemulihan dibagi dalam tiga tahap: jangka pendek (penyelamatan dan stabilisasi), jangka menengah (perbaikan infrastruktur kritis), dan jangka panjang (rekonstruksi penuh dan pemulihan ekonomi berkelanjutan). (EER)
