JAKARTA AFU.ID — Ketegangan hubungan China dan Jepang kembali memanas setelah Beijing menolak penjelasan Tokyo terkait program modernisasi militer. Pemerintah China menilai langkah Jepang memperkuat sektor pertahanan tidak sejalan dengan klaim sebagai negara pencinta damai dan sulit mendapat kepercayaan dari negara-negara di kawasan.
"Pernyataan dari pejabat Jepang itu sama sekali tidak memiliki dasar. Pernyataan tersebut tidak memiliki otoritas di hadapan sejarah, hukum, fakta, dan angka," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (1/6/2026).
"Tidak mungkin pernyataan seperti itu akan membantu Jepang mendapatkan kepercayaan dari negara-negara tetangganya di Asia dan komunitas internasional," tambah Lin Jian
Dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura pada pekan lalu, Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, membela program modernisasi pertahanan Jepang, termasuk rencana revisi dokumen-dokumen utama keamanan nasional pada akhir tahun ini, serta investasi di bidang kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, kemampuan siber, dan teknologi antariksa.
"Ada sebuah negara yang memiliki persenjataan nuklir dalam jumlah besar dan pesawat pengebom strategis. Jepang tidak memiliki senjata semacam itu. Namun, Jepang justru dicap sebagai militerisme baru. Bukankah itu aneh?" kata Koizumi yang tampaknya merujuk pada kritik China terhadap Jepang.
Koizumi pun berjanji akan memperkuat kemampuan pertahanan negaranya dan kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik, seraya menampik kritik China yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk "militerisme baru".
Lin Jian menyebut, anggaran pertahanan Jepang terbaru telah melampaui sembilan triliun yen atau tertinggi selama 14 tahun berturut-turut sejak Perang Dunia II.
"Pengeluaran pertahanan per kapita telah mencapai tiga kali lipat dari China, dan total pengeluaran pertahanan telah melonjak menjadi dua persen dari PDB dengan rencana untuk meningkat lebih lanjut hingga 3,5 persen," ungkap Lin Jian.
Ditambah lagi, pesanan peralatan militer dari Kementerian Pertahanan Jepang telah meningkat tiga kali lipat selama lima tahun terakhir.
"Sejak pemerintahan saat ini berkuasa, mereka telah mempercepat penyebaran rudal jarak menengah dan jauh, melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan, dan mendorong revisi Konstitusi dan tiga dokumen keamanan," kata Lin Jian.
Dengan melakukan hal itu, Jepang berupaya untuk semakin melanggar hukum internasional dan domestik serta menantang tatanan internasional pascaperang, katanya, seraya menilai Menhan Koizumi sengaja menghindari kejahatan historis Jepang dan fakta-fakta peningkatan anggaran militer Jepang.
"Ia bahkan mencoba mengalihkan kesalahan dan menciptakan kebingungan. Apakah ini pertanda ketidaknyamanan, atau upaya untuk menyembunyikan ambisi ekspansionis militer Jepang sendiri? Dalam keadaan seperti itu, klaim Jepang bahwa mereka mencari dialog hanyalah sandiwara dan sama sekali tidak menunjukkan ketulusan," tambah Lin Jian.
Jepang, kata Lin Jian, telah mengejar remiliterisasi dengan kecepatan penuh, terlibat dalam interaksi lebih intensif dengan organisasi militer dari luar kawasan, memperluas cakupan kegiatan Pasukan Bela Diri Jepang, dan membangun sistem operasional yang siap tempur.
"Jepang menggambarkan dirinya sebagai 'negara pencinta damai', tetapi tindakannya justru sebaliknya. Munculnya neo-militerisme yang jahat di Jepang mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional harus tetap waspada dan mengambil tindakan balasan yang tegas," ungkap Lin Jian.
Keamanan regional
Dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue, Menhan Koizumi mengatakan lingkungan keamanan regional semakin menantang di tengah adanya tekanan ekonomi dan militer, serta meningkatnya persaingan di bidang siber, antariksa, dan informasi.
Ia juga menegaskan reputasi Jepang sebagai negara yang mencintai perdamaian sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak akan dirusak oleh apa yang disebutnya sebagai tuduhan palsu.
Koizumi kembali memperingatkan pembangunan militer yang tidak transparan dan tindakan tanpa tujuan jelas akan menjadi penyebab ketidakpercayaan dan salah perhitungan. Dia pun menambahkan Jepang akan menjalankan pembaruan pertahanannya dengan "tingkat transparansi yang tinggi".
Pada saat yang sama, Koizumi menegaskan Tokyo tetap berkomitmen untuk berdialog dengan Beijing meskipun ada perbedaan pandangan yang masih berlangsung di antara kedua negara tetangga tersebut.
Koizumi mengatakan Jepang akan mengambil peran lebih besar dalam kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan setelah melonggarkan pembatasan ekspor senjata pada April lalu.
"Perpecahan melemahkan daya tangkal. Persatuan memperkuat daya tangkal," ujar Koizumi.
Hubungan Tokyo dan Beijing sudah tegang sejak 7 November 2025 saat Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat "menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang" masih menimbulkan ketegangan dalam hubungan China-Jepang.
Koizumi mengungkapkan kekecewaannya karena tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) China Dong Jun dalam forum tersebut.
Menhan Dong tidak menghadiri Shangri-La Dialogue untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sementara China dipimpin Meng Xiangqing, seorang profesor di Universitas Pertahanan Nasional.
Delegasi China lain terdiri dari anggota Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang berasal dari Universitas Pertahanan Nasional, Akademi Ilmu Militer PLA, dan Angkatan Laut PLA.
China biasanya mengirimkan pejabat tinggi ke acara yang telah berlangsung sejak 2007 itu. Menhan China datang pada pertemuan 2011, 2019, 2022 hingga 2024. Dialog Shangri-La ditangguhkan pada 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19. (ANT/RAI)
