Satu Sektor, Dua Nasib: Kuliah Melejit, SMA Merosot
Bedah data BPS menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar di dalam subkelompok pendidikan.
Tekanan utama datang dari subkelompok pendidikan lainnya, yang melonjak tajam hingga 3,21% secara tahunan.
Komoditas utama pendorong kenaikan tersebut tak lain adalah uang kuliah akademi/perguruan tinggi yang menyumbang andil inflasi tahunan sebesar 0,04%.
Pemandangan sebaliknya justru terjadi pada jenjang sekolah menengah yang secara mengejutkan mencatatkan deflasi sebesar 1,33%.
Penurunan indeks akibat komoditas uang sekolah SMA yang memberikan andil deflasi tahunan sebesar 0,03% terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional.
Kondisi tersebut menciptakan situasi psikologis yang kontradiktif di tengah masyarakat.
Orang tua yang anaknya masih duduk di bangku SMA, bisa sedikit bernapas lega karena biaya sekolah yang cenderung melandai atau bahkan turun.
Hanya saja, kebahagiaan tersebut harus sirna begitu saja tatkala anaknya lulus dan bersiap melangkah ke gerbang perguruan tinggi yang biayanya kian mencekik.
Ilusi Murahnya Biaya Pendidikan
Kebijakan pemerintah dalam mengintervensi biaya pendidikan tingkat menengah—baik melalui bantuan operasional maupun pembatasan pungutan—tampaknya mulai membuahkan hasil, seperti yang tercermin dari andil deflasi uang sekolah SMA.
Sayangnya, keberhasilan di tingkat menengah tak sejalan dengan pengendalian biaya di tingkat pendidikan tinggi.
Kenaikan uang kuliah sebesar 3,21% dalam subkelompok pendidikan lainnya menjadi bukti nyata, perguruan tinggi di Indonesia terus bergeser menjadi sektor industri yang dilepas ke mekanisme pasar.
Tren otonomi kampus dan status Badan Hukum (PTN-BH) yang gencar diterapkan dalam beberapa tahun terakhir diduga kuat menjadi celah bagi kampus-kampus untuk terus menaikkan tarif kuliah demi menutupi biaya operasional.
Akibatnya, berbagai intervensi anggaran pemerintah pada sekolah menengah seolah-olah menjadi sia-sia.
Hal tersebut karena beban keuangan keluarga dipindahkan begitu saja ke fase berikutnya: ruang kuliah.
Analisis Dampak
Ketimpangan inflasi pendidikan membawa dampak sosial-ekonomi jangka panjang yang mengkhawatirkan.
Pertama, adanya efek sumbatan (bottleneck effect) lantaran penurunan biaya SMA berhasil meningkatkan jumlah lulusan sekolah menengah.
Namun ketika hendak melanjutkan studi, mereka langsung dihadang oleh dinding tebal mahalnya biaya kuliah.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran muda karena lulusan SMA yang tak mampu kuliah akan langsung membanjiri pasar kerja tanpa keahlian khusus.
Kedua, target pemerintah untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi berpotensi besar akan terhambat.
Pasalnya, biaya kuliah yang merangkak naik memperluas persepsi di masyarakat kelas pekerja: pendidikan tinggi adalah barang mewah yang hanya bisa diakses oleh kelompok elite.
Dampak sosial-ekonomi dari ketimpangan inflasi pendidikan yang ketiga adalah tekanan kepada kelas menengah.
Berbeda dengan kelompok miskin yang mendapatkan beasiswa penuh, kelompok kelas menengah adalah pihak yang paling terjepit oleh andil inflasi uang kuliah sebesar 0,04%.
Mereka tak cukup miskin untuk mendapat bantuan, tetapi tak cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah per semester.
Data terbaru Inflasi Mei 2026 dari BPS pun harus menjadi alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI.
Menekan biaya sekolah menengah saja belum cukup apabila gerbang menuju masa depan yang lebih baik—yaitu perguruan tinggi—justru dibiarkan semakin tak terjangkau bagi sebagian besar rakyat Indonesia. (ADR)
