Gaji Guru PPPK Terlambat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

AFU.ID - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengintervensi pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan gaji guru PPPK paruh waktu. Desakan ini menyusul banyaknya laporan mengenai keterlambatan pembayaran gaji, bahkan hingga saat ini sejumlah guru diketahui belum menerima hak mereka.

Lalu menegaskan bahwa ketidakpastian kesejahteraan bagi tenaga pendidik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, negara wajib menjamin kesejahteraan para guru sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka mencerdaskan bangsa.

“Mereka berhak mendapatkan gaji yang layak dan dibayarkan tepat waktu,” kata Lalu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis 5 Maret 2026.

Politisi ini meminta adanya kebijakan khusus melalui kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menyarankan agar Mendikdasmen segera mengusulkan kebutuhan anggaran melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT) agar dapat segera dialokasikan dan dicairkan.

"Ini penting agar ada kepastian anggaran dan tidak membebani fiskal daerah yang saat ini juga terbatas," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, Lalu menyatakan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan nasib guru PPPK paruh waktu. Ia menilai kesejahteraan guru merupakan fondasi utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

"Jangan sampai mereka yang menjadi ujung tombak pendidikan justru tidak mendapatkan kepastian kesejahteraan," pungkasnya. (*)