Prabowo Sebut Polisi, TNI dan ASN Perlu Naik Gaji Agar Tak Korupsi

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengatakan, tentara, polisi, serta pegawai negeri perlu digaji secara layak untuk mencegah praktik pemerasan terhadap rakyat maupun korupsi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Kepala negara RI tersebut menyebut, berbagai profesi, mulai dari guru, dokter, perawat, hingga aparat keamanan, sama-sama membutuhkan penghasilan yang memadai. “Supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka tidak korupsi," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Prabowo menyebut Indonesia sesungguhnya merupakan negara kaya, dengan mencontohkan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah dikonsolidasikan kini mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat. Atas dasar itu, ia mengultimatum para koruptor untuk menghentikan praktik korupnya dan mengembalikan kekayaan rakyat. "Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan, kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyebut BUMN selama ini menjadi salah satu sumber korupsi, meski ia tidak merinci perusahaan pelat merah mana saja yang dimaksud. Pernyataan ini sejalan dengan langkah pemerintah yang sedang merampingkan jumlah BUMN. Diketahui, sebanyak lebih dari 200 dari sebelumnya 1.000 BUMN, telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlahnya menyusut menjadi sekitar 300, dengan alasan selama ini negara menggaji direksi dan komisaris BUMN yang tidak memberi keuntungan.

Peringatan kepada aparat soal gaji dan potensi pemerasan terhadap rakyat ini bukan kali pertama disampaikan Prabowo. Sebelumnya, pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 awal Juli lalu, ia juga mengingatkan jajaran Polri gaji dan senjata yang mereka gunakan berasal dari rakyat, sehingga tidak sepatutnya menyusahkan rakyat.

Prabowo turut menyinggung kritiknya terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Ia menyebut dalam 30 tahun terakhir ekonomi Indonesia dikuasai paham ekonomi neoliberal yang dinilainya bertentangan dengan UUD 1945, dan mengaku telah lama berupaya mengembalikan arah pembangunan ke konsep ekonomi kerakyatan sesuai rancangan para pendiri bangsa. Di samping itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan menghentikan pertikaian, seraya menegaskan tidak ada keberhasilan yang lahir dari perpecahan apapun latar belakang suku, partai, maupun golongan. (NAD)