Keadilan untuk Andrie Yunus, Antara Disiplin Militer dan Rasa Keadilan Publik

JAKARTA, AFU.ID — Diskusi di kanal YouTube “Akbar Faizal Uncensored” kembali memantik perhatian. Kali ini, Akbar Faizal berhadapan langsung dengan Soleman Ponto, mantan Kepala BAIS TNI, dalam debat terbuka yang menyerempet inti persoalan sensitif: keadilan bagi Andrie Yunus dan sistem hukum militer yang dipertanyakan publik.

Percakapan tak sekadar tukar argumen—ia berubah menjadi benturan dua cara pandang. Di satu sisi, Soleman Ponto berbicara dari dalam sistem. Ia menekankan bahwa struktur militer dibangun atas keseimbangan dan disiplin yang ketat, bahkan hingga komposisi internal antar matra. Baginya, sistem itu dirancang untuk menjaga keadilan internal, meski diakui tetap ada kemungkinan pelanggaran oleh individu.

Namun, di sisi lain, Akbar Faizal mendorong perspektif yang lebih tajam. Ia mempertanyakan batas toleransi publik terhadap pelanggaran oleh aparat bersenjata. “Satu korban saja sudah terlalu banyak,” menjadi garis tegas yang ia tarik—sebuah kritik terhadap normalisasi “probabilitas pelanggaran” yang disinggung Ponto.

Perdebatan makin mengerucut saat menyentuh Pasal 9 dalam sistem peradilan militer. Isu ini bukan baru, tapi kembali mengemuka karena dorongan agar pelaku dari institusi militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan sipil. Ponto mengingatkan, perubahan pada pasal itu bukan perkara sederhana—ia bisa berdampak sistemik terhadap struktur hukum militer itu sendiri.

Namun publik tampaknya sudah bergerak lebih cepat dari regulasi. Tekanan agar transparansi dan akuntabilitas ditegakkan semakin keras. Diskursus tentang keadilan tak lagi berhenti pada prosedur, tapi menyentuh rasa keadilan masyarakat sipil yang kian kritis.

Dalam nada reflektif, Akbar Faizal mengakui kedekatannya secara emosional dengan dunia militer sejak kecil. Tapi justru dari situ, kritiknya lahir—bukan untuk menjatuhkan, melainkan mendorong institusi itu menjadi lebih matang dan manusiawi.

Debat ini tak menghasilkan kesimpulan final. Namun satu hal menjadi terang: ada jurang antara sistem yang dibangun untuk stabilitas dan tuntutan publik yang menginginkan keadilan tanpa kompromi. Dan di antara keduanya, kasus seperti Andrie Yunus menjadi titik uji—apakah hukum berdiri tegak, atau sekadar mengikuti garis komando. (*)