Kasus Korupsi Motor Listrik BGN Rp863,8 Miliar, 5 Tersangka Segera Disidang

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Agung melimpahkan lima tersangka dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Kasus tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp863,8 miliar. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pelimpahan tahap II dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) kepada tim penuntut umum Kejari Jakarta Pusat.

"Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Tim Penyidik Koneksitas pada Jampidmil melaksanakan penyerahan tahap dua ke Tim Penuntut Umum pada Kejari Jakpus," kata Anang dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026). Lima tersangka tersebut terdiri atas satu perwira militer dan empat pihak swasta. Mereka adalah BU atau Kolonel Budi Utomo, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM atau Andri Mulyono, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE.

Dalam perkara ini, pengadaan kendaraan operasional BGN mencakup 19.269 unit motor listrik, terdiri atas 13.155 unit jenis trail dan 6.114 unit jenis skuter atau bebek. Penyidik menemukan 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek tidak dilengkapi baterai. Seluruh motor listrik yang diserahkan juga dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas sehingga tidak dapat digunakan dan dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp863.846.166.953. "Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.846.166.953," ujar Anang. Kelima tersangka disangkakan melanggar ketentuan primair Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Sementara itu, sangkaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Anang mengatakan, penuntut umum Kejari Jakarta Pusat akan meneliti berkas perkara dan barang bukti, kemudian menyiapkan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penanganan perkara pengadaan motor listrik ini dilakukan melalui mekanisme koneksitas karena melibatkan perwira TNI aktif, Kolonel Budi Utomo, bersama pihak swasta.

Kejagung juga menangani klaster lain dalam dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola kelembagaan yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dalam perkara tersebut, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk sejumlah mantan petinggi BGN. (FAD)