Integrasi Digital Sistem Imigrasi, Komisi XIII DPR Minta Daerah Diberi Akses Data WNA

JAKARTA, AFU.ID — Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan akses data WNA ke Imigrasi di daerah. Hal tersebut, kata Marinus penting dalam rangka membangun integrasi sistem keimigrasian berbasis digital dari tingkat pusat hingga ke seluruh pelosok daerah.

Langkah ini, tegas Marinus, mendesak guna memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia. Dia menegaskan, sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara, imigrasi memegang peran vital dalam memfilter lalu lintas orang asing.

Namun, efektivitas fungsi tersebut dinilai masih terganjal oleh masalah keterbukaan data. “Data yang disajikan selama ini sering menimbulkan pertanyaan karena kami menduga masih ada ketidaktransparanan. Untuk itu perlu digitalisasi yang lebih transparan agar akses data dapat dilakukan secara nasional dan terintegrasi,” tegas Marinus Gea dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Saat melakukan kunjungan kerja dan serap aspirasi bersama jajaran keimigrasian di wilayah Sumatera Utara pada Jumat (12/6/2026), Marinus menyoroti ketimpangan akses informasi yang terjadi saat ini. Kendati Ditjen Imigrasi di tingkat pusat telah mengantongi pangkalan data nasional, sistem informasi tersebut dinilai belum terdistribusi secara optimal ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Imigrasi (Kanim) di daerah.

Padahal, beban pengawasan riil dan risiko gesekan sosial terkait aktivitas WNA justru berada di daerah. Menurutnya, para petugas di daerah wajib dibekali akses penuh untuk menyisir rekam jejak setiap WNA, mulai dari titik keberangkatan awal, riwayat perlintasan, hingga status visa mereka.

“Kalau pengawasan hanya dimonitor oleh pusat tentu bebannya sangat besar. Kami memiliki banyak pintu masuk dan keluar orang asing di Indonesia. Karena itu distribusi pengawasan harus dilakukan melalui sistem digital yang terbuka dan transparan,” urai legislator tersebut.

Sebagai solusi konkret, Komisi XIII mendorong pemerintah segera membangun sebuah dashboard nasional berskala besar yang mampu menyajikan data keimigrasian secara waktu nyata (real-time) dalam satu ekosistem digital tunggal.

Melalui penyediaan dashboard terintegrasi ini, pergerakan WNA—termasuk total jumlah kedatangan, jenis dokumen izin tinggal, lokasi domisili di daerah, masa berlaku paspor, hingga jadwal kepulangan mereka ke negara asal—dapat dipantau secara presisi. Langkah digitalisasi ini diyakini tidak hanya mendongkrak efektivitas pengawasan siber di lapangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kinerja keimigrasian secara nasional.

(ANT/MAR)