Blak-blakan! Ahok Sebut Kerugian LNG Pertamina Dipindah ke Entitas Singapura

AFU.ID, JAKARTA - Eks Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkap sejumlah fakta terbaru dalam kasus pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG).

Salah satunya dengan menyebut adanya upaya manajemen mengalihkan beban kerugian pengadaan LNG ke entitas cicit perusahaan di Singapura.

“Mereka tuh mau lempar ke cucu atau cicit perusahaan,” ungkap Ahok di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin, 2 Maret 2026.

“Jadi ruginya itu dipindahkan ke cicit perusahaan yang kami tentu susah monitor,” sambungnya ketika memberikan kesaksian.

Siasat pelimpahan beban keuangan tersebut menyasar korporasi afiliasi PPT yang beroperasi di luar negeri agar lolos dari pantauan dewan pengawas.

“PPT PPT apa ya? Saya lupa PPT di Singapura,” tuturnya.

Selain persoalan manipulasi penempatan kerugian, Ia juga menilai manajemen kala itu menabrak aturan tata kelola.

Hal tersebut karena telah mengeksekusi transaksi material tanpa mengantongi komitmen pasti dari pembeli (off taker).

“Seharusnya secara normal keundangan, yang saya tahu aturannya, kalau beli LNG itu, kita berani beli, harus sudah ada yang pasti beli,” ujarnya.

Keputusan bisnis tersebut menjadi semakin berisiko lantaran pasokan gas cair yang rencananya dibeli dari Mozambik tidak memiliki jaminan suplai akibat instabilitas konflik bersenjata di wilayah tersebut.

“Hasil audit membuktikan, Mozambik ini tidak ada jaminan bisa suplai karena perang saudara, jadi kalau itu juga bahaya buat kita,” papar Ahok.

Seluruh temuan terkait manuver pemindahan kerugian ke Singapura hingga transaksi tanpa pembeli pasti tersebut pun telah diserahkan jajaran komisaris kepada instansi auditor negara.

“Jadi itu hasil temuan kita dengan audit, yang lalu diteruskan ke BPKP,” pungkas Ahok.

Dalam perkara rasuah ini, proses pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada rentang tahun 2011-2021 disinyalir telah merugikan keuangan negara sebesar USD113,84 juta atau setara Rp1,77 triliun.

Tindakan melawan hukum tersebut juga diduga kuat memperkaya mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Karen Agustiawan senilai Rp1,09 miliar dan USD104.016, serta menguntungkan pihak korporasi CCL.