JAKARTA, AFU.ID — Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,61% yoy pada triwulan pertama tahun 2026. Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) ini diklaim cukup baik oleh pemerintah, bahkan menempatkan Indonesia papan atas negara G20. Akan tetapi di saat yang sama nilai tukar ruoiah runtuh hingga Rp17.600 per US$, kurs terendah sepanjang sejarah nasonal.
Tentu saja dua indikator ini paradoks, karena biasanya dua parameter ini berjalan selaras. Angka pertumbuhan ekonomi mencerminkan kepercayaan investor dan kekuatan fundamental, akan tetapi pelemahan rupiah itu mengindikasikan ketidakpastian dan pelarian modal (capital outflow).
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meragukan validitas angka tersebut. LPEM menilai angka BPS itu terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil. Dalam laporannya, LPEM menyebut angka-angka BPS sulit dijelaskan secara logis. LPEM memiliki metodologi untuk menganalisa parameter ekonomi dan memperkirakan pertumbuhan yang sebenarnya hanya di angka 4,4% hingga 5,2%.
Masih menurut LPEM UI, ada inkonsistensi pada data yang dirilis BPS. Di antaranya sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 5,04% yoy pada kuartal I ini. Namun di sisi lain, sektor listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi sebesar 0,99% yoy pada periode yang sama. Tidak match.
Kritik tajam juga muncul dari Indef. Dalam diskusi publik yang digelar setelah pengumuman BPS, Indef tidak menyangkal dara BPS, tetapi menyebut angka itu tidak mencerminkan kualitas. Pertumbuhan ekonomi kwartal I ini masih menghadapi berbagai tekanan fiskal, pelemahan fundamental ekonomi makro, ketergantungan pada stimulus belanja pemerintah, lemahnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta belum meratanya manfaat pertumbuhan bagi masyarakat.
Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman menuding, pertumbuhan versi pemerintah itu banyak dipengaruhi faktor musiman seperti Ramadan, Idulfitri, THR, dan percepatan belanja pemerintah. Namun investasi dan sektor manufaktur masih letoy. Untuk industri, ketergantungan pada impor bahan baku dan komoditas mentah tentu saja terus menekan rupiah.
Guru Besar FEB UNDIP, Akhmad Syakir Kurnia, menyebut, pemerintah telah mengimpor alutsista dan banyak membelanjakan APBN untuk subsidi, Bansos, dan MBG. Ini pertumbuhan semu ketika faktanya PHK meningkat, pasar tenaga kerja melemah, dan swasta hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Data Scientist Big Data Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo menyebut, publik sama sekali tak merasakan gairah ekonomi. Dengan menganalisa 12.352 percakapan di Twitter dan Threads, disimpulkan sekitar 94,6% sentimen publik bersifat negatif dan netral. Mungkin itu “pertumbuhan infus”, yang berarti lebih ditopang stimulus pemerintah dibanding aktivitas ekonomi masyarakat secara organik.
Meski angka BPS banyak memicu pertanyaan, tetapi pemerintak tetap percaya diri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, angka itu menjadi bukti kuat bawah daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan eksternal. Ia membantah bahwa angka tersebut efek dari efek basis rendah (low base effect) dari tahun sebelumnya. "Ini sangat sehat karena pendorongnya adalah konsumsi masyarakat, bukan hanya belanja pemerintah," katanya. (ADR)
